Lebih jauh ia berpendapat bahwa dari perspektif kebijakan dan pengelolaan keuangan publik bisa dikatakan sama-sama tidak logis.
"Memberikan BK Rp 500 juta per desa atau bantuan Rp 300 - 500 juta per dusun sangat sulit dicari logikanya. Secara umum dari teknis dan penampilan serta substansi materi debat bisa dikatakan masih belum menarik," pungkas pengamat yang akrab disapa Aba Kasmuin itu.
Editor : Yoyok Agusta Kurniawan
Artikel Terkait