SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Tepat pada tanggal 31 Januari, Kabupaten Sidoarjo merayakan Hari Ulang Tahun (HUT). Kini, tapat pada hari Selasa (31/1/2023), usia itu memasuki ke-164 tahun.
Usia Kabupaten Sidoarjo saat ini sudah satu setengah abad lebih terhitung sejak 31 januari 1859. Meski begitu, penetapan tanggal 31 Januari sebagai HUT Sidoarjo masih banyak yang belum tau.
Bahkan, masih banyak yang bertanya-tanya kenapa tanggal tersebut bisa dijadikan acuan sebagai HUT Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, pertanyaan bagaimana proses cikal bakal berdirinya Kabupaten Sidoarjo ?
Berikut iNewsSidoarjo.id merangkum dari sumber buku 'Selayang Pandang Kabupaten Sidoarjo'. Dalam buku yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo mengulas jika cikal bakal berdirinya Kabupaten Sidoarjo.
Dalam buku setebal 47 halaman itu mengulas terwujudnya Kabupaten Sidoarjo saat ini telah melewati tiga zaman, yaitu zaman kerajaan, zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan.
Berikut ulasannya :
1. Zaman Kerajaan
Pada tahun 1019-1042, Sidoarjo merupakan daerah kekuasaan kerjaan Kahuripan. Saat itu dipimpin oleh Raja Airlangga. Raja yang bergelar abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Anantawikramatunggadewa pada masa akhir pemerintahannya membagi dua kekuasaan untuk kedua putranya.
Yaitu, kerajaan barat disebut Kadiri berpusat di kota baru, yaitu Daha, diperintah oleh Sri Samarawijaya. Sedangkan kerajaan timur disebut Janggala (Jenggolo) yaitu Kahuripan, diperintah oleh Mapanji Garasakan.
Peta wilayah Kabupaten Sidoarjo. (Foto : ist).
Kerajaan Jenggolo berdiri pada tahun 1042 yang terletak di daerah Delta Brantas beribukota di seputar wilayah Kecamatan Gedangan (Sidoarjo).
Meski demikian, dalam buku 'Selayang Pandang' tidak diulas secara detail tentang berakhirnya kerajaan Jenggolo hingga beralih ke zaman penjajahan.
2. Zaman Penjajahan
Dalam buku yang termuat pada halaman 4 mengungkap bahwa zaman penjajahan memasuki pada tahun 1060. Pada masa itu, kerajaan berubah menjadi negara Jawa Timur dengan ibukota Surabaya sekaligus menjadi pemerintahan kabupaten yang merupakan negara boneka di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.
Editor : Nanang Ichwan
Artikel Terkait
