Penambahan Jabatan Kades Jadi 9 Tahun, Dapat Dukungan dari Ketua PKB Sidoarjo

SIDOARJO,iNewsSidoarjo.id- Perjuangan kepala desa (kades), terkait penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun, mendapat dukungan penuh dari Ketua DPC PKB Sidoarjo, H. Subandi.

Ketua PKB Sidoarjo yang juga mantan Kepala Desa Pabean menilai, dengan adanya perpanjangan masa jabatan itu, penting untuk percepatan pembangunan di desa.

Baca Juga

Mantan Kades di Sampang Jadi Tersangka Korupsi BLT DD Ratusan Juta, Benarkah?

“Saya sebagai ketua DPC PKB Sidoarjo sangat mendukung adanya perpanjangan masa jabatan kades. Hal itu berguna untuk stabilitas politik di desa, agar dapat menunjang percepatan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemdes,” kata H. Subandi kepada iNewsSidoarjo.id, Kamis, (19/1/ 2023).

Lebih jauh Abah Bandi panggilan akrab Ketua DPC PKB Sidoarjo menjelaskan, selama ini, pasca digelarnya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), banyak terjadi konflik interest di masyarakat, sehingga dapat masa kerja dari kades itu sendiri tidak terlalu efektif.

“Saya kira dengan adanya perpanjangan masa jabatan kades, akan mengurangi konflik dari dampak pilkades. Dan ini akan membuat pemerintah desa yang stabil. Dan masyarakat harus turut serta mengawasi serta membantu proses kemajuan desa,” imbuhnya.

Baca Juga

Kades di Bojonegoro Dijebloskan ke Penjara, Ini Penyebabnya

Selain tentang masa jabatan kades, Abah Bandi juga akan turun langsung mengawal nasib perangkat desa untuk lebih baik lagi.

“Memang tidak bisa disamakan jabatan kades dengan perangkat desa. Karena memang posisinya berbeda. Makanya ini akan kami kawal dan ditata supaya lebih baik,” ujarnya.

Mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo itu menegaskan bahwa, Gus Muhaimin Ketua Umum PKB sudah menjamin akan ada revisi Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Revisi UU di atas PKB bakal memasukan penataan perangkat desa yang lebih maksimal.

Baca Juga

Kades di Kalimantan Viral! Dua Periode Jadi Kepala Desa, Rumahnya Sederhana

Salah satunya jaminan sosial yang lebih baik. Sebab, perangkat desa adalah bagian penting dalam pembangunan desa.

“Kami berharap dengan adanya revisi UU Desa ini dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara,” pungkasnya.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan