DPRD Sahkan PAK APBD 2025 Sidoarjo, Nilai Anggaran Jadi Rp6,05 Triliun

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id – Setelah melalui dinamika pembahasan yang cukup panjang, DPRD Sidoarjo akhirnya mengesahkan Raperda Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Nilai anggaran daerah pun diputuskan naik dari Rp 5,9 triliun menjadi Rp 6,05 triliun.

Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih menegaskan pengesahan ini merupakan hasil kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. “Pembahasan PAK sudah rampung setelah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, tugas eksekutif untuk menyampaikan ke Gubernur Jatim guna dilakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi apa yang harus diperbaiki,” ujarnya saat memimpin rapat paripurna di Gedung DPRD Sidoarjo, Kamis (11/9).

Baca Juga

APBD 2026 Dinilai Belum Sejalan dengan RPJMN, Lima OPD Sidoarjo Didorong Perkuat Ketahanan Pangan

Meski sempat diwarnai perbedaan pandangan antarfraksi, Nasih memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi dan prosedur yang berlaku. “Setelah kami konsultasikan ke Kemendagri dan Pemprov Jatim, pada prinsipnya PAK tetap bisa jalan. Karena ini juga untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan Sidoarjo,” imbuhnya.

Bupati Sidoarjo, Subandi, menambahkan bahwa pengajuan PAK ke DPRD sudah dilakukan sebelum penolakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2024. “Karena PAK hari ini kan sebelum LKPJ APBD 2024 ditolak, bupati sudah mengajukan perubahan kepada DPRD, jadi pembahasan tetap berjalan,” jelasnya.

Subandi juga mengingatkan, meski LKPJ ditolak, pihaknya telah menandatangani Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai langkah sesuai aturan. “Setelah LKPJ ditolak minimal tujuh hari kerja harus ada Perkada, sudah saya tanda tangani juga. Nanti setelah ini proses Perda tetap berjalan,” tegasnya.

Baca Juga

Polemik Tembok Pemisah Dua Perumahan: DPRD Panggil Ahli, Ini yang Dikatakan

Menurut Subandi, pengesahan PAK ini menjadi bagian penting dari regulasi keuangan daerah. “Hari ini paripurna, nah tinggal nanti evaluasi gubernur seperti apa. Kita mengikuti arahan dari gubernur. Kalau gubernur membolehkan, ya yang boleh dijalankan akan tetap kita laksanakan. Yang penting pembangunan Kabupaten Sidoarjo tetap berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Ia pun menutup dengan penekanan bahwa seluruh langkah ini bermuara pada satu tujuan besar. “Karena tujuannya untuk pembangunan yang terbaik bagi Kota Delta,” tandasnya.

Editor : Aini Arifin