APBD 2026 Dinilai Belum Sejalan dengan RPJMN, Lima OPD Sidoarjo Didorong Perkuat Ketahanan Pangan

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id — Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo menilai arah kebijakan belanja dalam Rancangan APBD 2026 belum sepenuhnya sejalan dengan visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Anggota Banggar DPRD Sidoarjo, H. Achmad Muzayin Syafrial, menyoroti turunnya belanja modal dari Rp 906.158.026.642,00 pada APBD Perubahan 2025 menjadi Rp 582.709.035.791,00 pada 2026, yang menurutnya menunjukkan melemahnya fokus pembangunan sektor produktif. “Penurunan hampir 36,69 persen ini mencerminkan pelemahan arah pembangunan. Padahal belanja modal seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, terutama di bidang ketahanan pangan dan infrastruktur publik,” ujarnya di Sidoarjo, Jumat (31/10/2025).

Baca Juga

Polemik Tembok Pemisah Dua Perumahan: DPRD Panggil Ahli, Ini yang Dikatakan

Fraksi Gerindra mengusulkan pengalihan Belanja Barang dan Jasa sebesar 323.448.990.851,00 ke Belanja Modal agar struktur APBD lebih produktif tanpa menambah beban fiskal daerah. “Meskipun dari sisi total nilainya tetap sama seperti tahun lalu, tapi strukturnya lebih sehat. Kami ingin alokasinya bergeser ke arah yang lebih produktif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Muzayin.

Ia juga mengakui bahwa dana transfer daerah dari pemerintah pusat akan mengalami penyesuaian atau pengurangan pada 2026, namun hal itu, katanya, tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat kepentingan masyarakat maupun visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ketahanan pangan nasional. “Memang dana transfer berkurang, tapi bukan berarti arah pembangunan ikut melemah. Justru di sinilah pentingnya keberanian pemerintah daerah melakukan efisiensi dan realokasi anggaran yang berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Muzayin menekankan pentingnya sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, agar kebijakan ketahanan pangan bisa berjalan selaras dengan arah RPJMN 2025–2029. “Gerindra akan terus mengawal pembahasan RAPBD 2026 agar setiap rupiah benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan nyata, bukan sekadar kegiatan administratif,” pungkasnya.

Editor : Aini Arifin