Aktivis GNB Desak DPRD Sidoarjo Belajar dari Penolakan LPJ Bupati: "Jangan Sampai Rakyat Dirugikan!"

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Non Blok (GNB) mendesak DPRD Sidoarjo untuk mengambil pelajaran berharga dari insiden penolakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati tahun 2024.

Audiensi yang digelar pada Kamis (7/8/2025) siang di ruang VIP DPRD Sidoarjo ini menyoroti dampak negatif keputusan tersebut terhadap masyarakat. "Kalau memang mau tarung, silakan tarung, tapi jangan merugikan rakyat," tegas Sugeng Gondrong, aktivis asal Desa Pilang, Wonoayu, dalam pertemuan yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB itu.

Baca Juga

APBD 2026 Dinilai Belum Sejalan dengan RPJMN, Lima OPD Sidoarjo Didorong Perkuat Ketahanan Pangan

Kekhawatiran akan pelayanan publik menjadi sorotan utama. Aktivis gaek Badruzaman mencontohkan masih adanya kekosongan blangko KTP yang menyulitkan masyarakat, serta kualitas layanan yang belum optimal.

Senada, akademisi Umsida, Ubaidillah, mengingatkan bahwa terbitnya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai pengganti Perda LPP APBD 2024 akan membawa konsekuensi merugikan rakyat. "Jangan sampai perseteruan ini menyandera pemenuhan kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Lebih jauh, perseteruan antara eksekutif dan legislatif ini dinilai telah menjatuhkan tingkat kepercayaan masyarakat pada kedua lembaga tersebut.

Editor: Aini Arifin