Aktivis GNB Desak DPRD Sidoarjo Belajar dari Penolakan LPJ Bupati: "Jangan Sampai Rakyat Dirugikan!"

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Non Blok (GNB) mendesak DPRD Sidoarjo untuk mengambil pelajaran berharga dari insiden penolakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati tahun 2024.

Audiensi yang digelar pada Kamis (7/8/2025) siang di ruang VIP DPRD Sidoarjo ini menyoroti dampak negatif keputusan tersebut terhadap masyarakat. "Kalau memang mau tarung, silakan tarung, tapi jangan merugikan rakyat," tegas Sugeng Gondrong, aktivis asal Desa Pilang, Wonoayu, dalam pertemuan yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB itu.

Baca Juga

APBD 2026 Dinilai Belum Sejalan dengan RPJMN, Lima OPD Sidoarjo Didorong Perkuat Ketahanan Pangan

Kekhawatiran akan pelayanan publik menjadi sorotan utama. Aktivis gaek Badruzaman mencontohkan masih adanya kekosongan blangko KTP yang menyulitkan masyarakat, serta kualitas layanan yang belum optimal.

Senada, akademisi Umsida, Ubaidillah, mengingatkan bahwa terbitnya Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai pengganti Perda LPP APBD 2024 akan membawa konsekuensi merugikan rakyat. "Jangan sampai perseteruan ini menyandera pemenuhan kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Lebih jauh, perseteruan antara eksekutif dan legislatif ini dinilai telah menjatuhkan tingkat kepercayaan masyarakat pada kedua lembaga tersebut.

Baca Juga

Polemik Tembok Pemisah Dua Perumahan: DPRD Panggil Ahli, Ini yang Dikatakan

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, menampik adanya masalah dalam hubungan antara pihaknya dengan eksekutif. "Sudah enggak ada masalah. Buktinya bupati datang dan membacakan sendiri nota Perubahan APBD 2025 di sidang paripurna lalu," ujarnya.

Abdillah juga berdalih bahwa DPRD Sidoarjo tidak bisa disalahkan atas penolakan Raperda LPP APBD 2024, lantaran keputusan tersebut difasilitasi oleh aturan perundang-undangan yang berlaku. "Kalau memang enggak boleh dihapus saja pasal tentang itu. Jadi orang-orang di pusat yang membuat aturan itu punya andil dalam penolakan ini," cetusnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo, Wahyu Lumaksono, meyakinkan bahwa partainya telah mempertimbangkan segala konsekuensi sebelum menolak LPP APBD 2024. "Masyarakat pasti tak akan percaya pada kami lagi kalau Golkar merugikan mereka," ucapnya.

Baca Juga

DPRD Sidoarjo Sidak Tembok Penghalang Akses Jalan, Ini Hasilnya

Namun, kekecewaan datang dari pihak Gerakan Non Blok. Aktivis Slamet Budiono mengaku kecewa dengan kesiapan DPRD yang minim dalam menerima audiensi. "Yang nemui kami hanya Ketua Dewan yang ditemani legislator baru. Itupun pendapat yang disampaikan hanya berdasarkan keyakinannya sendiri. Beda dengan eksekutif yang berargumentasi berdasarkan data dan piranti aturan yang berlaku," terang Slamet.

Di penghujung pertemuan, koordinator Gerakan Non Blok, Hariyadi Siregar, mewanti-wanti agar perseteruan ini tidak sampai mengundang Aparat Penegak Hukum (APH). "Sudah cukup, jangan sampai ada pimpinan daerah, birokrat, dan legislator yang tersandung masalah hukum gara-gara masalah ini," pungkasnya.

Editor : Aini Arifin