GM Bantah Terlibat Aliran Dana Insentif, Tegaskan Uang Pribadi untuk Bayar Bea Cukai

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id-Terdakwa kasus dugaan pemotongan dana insentif pegawai BPPD Sidoarjo Bupati non aktif Sidoarjo Achmad Muhdlor (GM) tegaskan tak tahu-menahu soal aliran dana untuk kegiatan keagamaan yang sempat diajukan ke pihaknya oleh saudara iparnya. Hal itu ditegaskan Achmad Muhdlor dalam sidang lanjutan pemeriksaan terdakwa oleh Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor, Surabaya, Senin (25/11/2024).

Dalam pengakuannya, Achmad Muhdlor mengatakan tidak tahu-menahu soal aliran dana pemotongan insentif ASN BPPD yang mengalir untuk keperluan keagamaan, yang diminta saudara iparnya yakni Robith Fuady. "Saya tidak tahu-menahu soal uang yang diduga mengalir untuk kegiatan keagamaan melalui Gus Robid. Karena saya anggap nilai permintaan dari proposal itu terlalu besar dan akhir nya tidak saya respon. Soal ipar saya komunikasi dengan Ari Suryono itu tanpa sepengetahuan saya," kata Muhdlor.

Baca Juga

Sidang Dugaan Korupsi Mantan Bupati Sidoarjo GM, Ini yang Dikatakan Saksi AS

Tak hanya itu, ia juga menegaskan uang pembayaran barang di bea cukai senilai Rp 27 juta yang diberikan melalui supir nya yakni Masruri adalah uang pribadinya yang kemudian tidak digunakan Masruri sesuai peruntukannya. "Untuk hal yang menyangkut bea cukai itu, saya menitipkan uang pembayaran, dengan uang pribadi saya ke saudara Masruri senilai Rp 30 juta. Tapi dalam perjalanan nya yang bersangkutan tidak amanah dan yang harusnya uang itu digunakan untuk pembayaran resmi, malah belakangan saya mengetahui kalau Ari Suryono yang pasang badan untuk membayar tanggungan di bea cukai itu," ungkap Muhdlor.

Selain itu, terkait tagihan pajak KPP Pratama Sidoarjo Barat senilai Rp 131 juta itu, ia merasa tidak memiliki usaha yang berhubungan dengan tunggakan pajak tersebut. Dari situlah, Ari Suryono, yang ditugaskan untuk mencari tahu soal tunggakan pajak, melakukan mediasi dengan pegawai pajak.

Hasil klarifikasinya muncul billing pajak sebesar Rp 26 juta, bukan Rp 131 juta. Ia menambahkan bahwa pembayaran Rp 26 juta yang dilakukan oleh Ari Suryono kepada pihak KPP Pratama Sidoarjo Barat, bukanlah keputusan atau inisiatif dari pihaknya, melainkan tindakan pribadi dari Ari Suryono yang tidak melibatkannya atas pembayaran tersebut. "Saya tahu ada tagihan billing 26 juta itu ya setelah ada perkara ini," pungkasnya.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan