Kritik Netralitas Presiden Jokowi, Anggota Komite HAM PBB dari Senegal Soroti Pemilu 2024

WINA, iNewsSidoarjo.id - Anggota komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dari Senegal Bacre Waly Ndiaye menyoroti tentang netralitas Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024. Hal itu berkaitan dengan pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto.

Kritik Ndiaye dilakukan saat Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss, pada Selasa (12/3).

Baca Juga

Terjebak Rutinitas Membayar Bunga Utang! Begini Nasib Separuh Negara di Dunia

"Pada Februari 2024, Indonesia mengadakan pemilu presiden. Kampanye ini diadakan setelah keputusan pengadilan di menit-menit terakhir yang mengubah kriteria kelayakan calon yang memperbolehkan anak presiden untuk mengikut pencalonan pada pemilu untuk ikut serta dalam pencalonan pemilu," ungkap Ndiaye.

Dia mengungkapkan, adanya perubahan peraturan persyaratan calon presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi pada menit-menit akhir pemilu 2024.

Ndiaye juga mempertanyakan intervensi pejabat pemerintahan Indonesia untuk mempengaruhi proses pemilu. Dia meminta komite HAM untuk menyelidiki insiden tersebut.

Baca Juga

Mulai Hari Ini, Rusia Ambil Alih Kepemimpinan Dewan Keamanan PBB

"Langkah apa saja dilakukan untuk memastikan pejabat tinggi termasuk presiden agar tidak terlalu mempengaruhi proses pemilu secara tidak semestinya? Apakah tuduhan kami soal intervensi pemilu sudah diselidiki?" tanya Ndiaye.

Sayangnya, perwakilan Indonesia yang dipimpin Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia Tri Tharyat tidak memberikan respons atas protes dari Senegal tersebut.

Dia justru menjawab isu lainnya. Delegasi Indonesia menjawab isu tentang isu Papua hingga kasus lainnya. iNewsSidoarjo

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan