Tembus Rp8.041 Triliun, Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Tak Dibagi per Kepala

Deni menjelaskan, perhitungan yang lazim adalah perbandingan utang dengan Gross Domestic Product (GDP). Hal itu sebagai gambaran dari ukuran ekonomi suatu negara, sekaligus kemampuan pemerintah mengumpulkan pajak.

Lalu bila dibandingkan dengan negara lain, utang Indonesia juga tergolong lebih rendah, seperti, Malaysia 60,4%, Filipina 60,9%, Thailand 60,96%, Argentina 85%, Brazil 72,87%, dan Afrika Selatan 67,4%. "Karena itu, kondisi utang Indonesia dipastikan masih aman, dan dikelola dengan hati-hati," terangnya.

Deni menambahkan, dari total utang pemerintah di atas (Rp8.041,01 Triliun) sebanyak 88,61% (atau Rp7.124,98 triliun) bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN), dan 11,39% (atau Rp916,03 triliun) dari pinjaman.

"Ini menunjukkan pengelolaan kita semakin baik karena utang yang kita terbitkan didominasi dalam mata uang rupiah dan dijual di pasar domestik. Resiko currency-nya semakin kecil," imbuh Deni.

Lalu bila dirinci, dari komposisi SBN itu sebesar 71,54% (atau Rp5.752,25 triliun) dari investor dalam negeri dengan mata uang Rupiah.

Sementara sisanya 17,07% adalah valuta asing. Kemudian, pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri sebanyak Rp29,97 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 886,07 triliun. Terkait hal itu, kedepan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPRR) Kemenkeu memiliki strategi untuk menjaga agar pengelolaan utang Indonesia semakin baik.

Diantaranya dengan mengurangi volume utang, memprioritaskan utang domestik dalam bentuk Rupiah, dan menjaga agar tenor utang semakin panjang.

"Terakhir adalah mendorong SBN ritel untuk individu. Sehingga masyarakat punya opsi lebih untuk berinvestasi dengan imbal hasil yang baik dan aman, sekaligus berkontribusi pada pembangunan," pungkasnya.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan