Fraksi PDIP Sidoarjo Dorong Pemdes Alokasikan Anggaran untuk Dukung Pemkab Tangani Stunting

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo mendorong pemerintah desa (pemdes) untuk ikut serta mengalokasikan anggaran stunting guna mendukung program Pemerintah daerah Sidoarjo dalam perkara ini.

“Aturan Permendesnya kan memperbolehkan desa menganggarkan untuk stunting,” ucap Suyarno, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Jum'at (16/6/2023).

Menurut dia, dorongan tersebut tak lepas dari partainya sangat peduli dengan masalah yang terkait dengan kualitas anak bangsa di masa depan tersebut.

Apalagi, tren pengidap stunting di Kota Delta justru mengalami peningkatan dari 14,8 persen menjadi 16,1 persen, meningkat sebesar 1,3 persen hingga akhir 2022 lalu menjadi perhatian fraksi-fraksi di DPRD setempat.

Padahal, angka stunting di tingkat Nasional dan Jawa Timur justru mengalami penurunan sebagaimana data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. Secara nasional, pengidap stunting di seluruh Indonesia yang terdata hingga akhir 2022 lalu sebesar 21,6 persen.

Grafiknya menurun jika dibandingkan dengan data serupa di akhir 2021 yang sempat mencapai 24,4 persen. Pun demikian dengan data serupa untuk wilayah Jawa Timur yang turun dari 23,5 persen pada 2021 menjadi 19,2 persen di 2022.

“Kalau dilihat angka globalnya, pengidap stunting di Sidoarjo memang lebih kecil dibanding nasional maupun propinsi. Tapi ini khan bukan masalah angka, tapi tren kenaikannya itu lho yang bikin miris,” sebut Yarno.

Menurutnya sangat ironis sekali jika fakta tersebut sampai terjadi di kabupaten Sidoarjo. “Sumber pendapatan daerah kita ini sangat besar, Rp 4,5 triliun lebih lho. Tapi 16,1 persen anak-anak kita mengidap stunting. Menyedihkan sekali,” tandasnya.

Lebih jauh Yarno mengungkapkan, selain mendorong pemdes ikut mengalokasikan anggaran stunting, fraksinya juga terus mendesak Pemkab Sidoarjo untuk membuat konsep penanganan, pencegahan, penurunan angka stunting yang komprehensif dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait.

“Silahkan OPD itu mengajukan anggaran untuk penuntasan stunting. Pasti akan kami prioritaskan. Kalau memang perlu, ya ditambah dari dana yang ada saat ini,” tegas legislator asal Kecamatan Prambon.

Editor : Nanang Ichwan