Pasal Karet Berpotensi Mengancam Kemerdekaan Pers, IJTI Minta Draft Final RUU KUHP Dievaluasi

JAKARTA, iNewsSidoarjo.id - Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) meminta DPR dan pemerintah mengevaluasi kembali sejumlah pasal karet yang masih tercantum di dalam draft final Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Pasal-pasal karet itu dinilai berpotensi mengancam kemerdekaan pers di Indonesia. Di mana dalam draft final RUU KUHP yang beredar luas di berbagai media tidak menunjukan adanya perubahan yang siginifikan, terutama terkait pasal-pasal karet yang memiliki potensi membungkam kemerdekaan pers di tanah air.

Baca Juga

Dukung Iklim Media Berkualitas, PEPC JTB Kolaborasi Dengan IJTI Tingkatkan Kompetensi Jurnalis

Melangsir dari iNews.id Pasal-pasal yang mengancam kemerdekaan pers dan tetap dicantumkan dalam draft final RUU KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pasal 219 tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden

2. Pasal 241 tentang Penghinaan terhadap Pemerintah

Baca Juga

IJTI dan Pertamina EP Cepu Gelar Uji Kompetensi Wartawan di Bojonegoro

3. Pasal 247 tentang Hasutan Melawan Penguasa

 4. Pasal 263 tentang Penyiaran Berita Bohong,

5. Pasal 264 tentang Berita Tidak Pasti 6. Pasal 280 (ayat b dan c) tentang Gangguan dan Penyesaatan Proses Peradilan

Baca Juga

Potong Tumpeng, IJTI Sidoarjo Doakan Pilkada Sidoarjo Sukses dan Damai

7. Pasal 303 tentang Penghinaan terhadap Agama 8. Pasal 437, Pasal 440 tentang Penghinaan, Pencemaran/Penghinaan 9. Pasal 443 tentang Pencemaran Orang Mati 10.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan