SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Sanksi tegas akhirnya dijatuhkan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, yang diduga berkaitan dengan insiden keracunan massal di Pondok Pesantren (Ponpes) Manbaul Hikam, Desa Putat.
Tak hanya menghentikan operasional dapur, BGN juga mencopot kepala dapur SPPG Kalitengah.
Langkah tersebut diambil setelah ditemukan dugaan kelalaian maupun ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Trenggono menyampaikan hal itu saat mengunjungi Ponpes Manbaul Hikam bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi serta rombongan Kantor Staf Presiden (KSP), Jumat (4/9/2026).
Trenggono mengatakan, berdasarkan laporan dari pihak pesantren, jumlah orang yang terdampak dalam insiden tersebut mencapai 740 orang. Namun, sebagian besar korban kini telah pulih dan kembali ke pesantren. "Yang terdampak adalah 740, kemudian sampai dengan pagi ini sudah kembali semua. Tinggal 22 di sembilan rumah sakit atau tempat kesehatan dan semua sudah dalam kondisi pulih, sudah dalam kondisi baik," kata Trenggono.
Atas kejadian tersebut, BGN menyampaikan permohonan maaf kepada para santri, pihak pesantren, dan seluruh pihak yang terdampak. Trenggono menyebut insiden itu diduga terjadi akibat kelalaian atau ketidakpatuhan petugas dapur dalam menjalankan SOP. "Kami menyampaikan permohonan maaf kami atas mungkin kelalaian ataupun ketidakpatuhan petugas dapur dalam mengoperasionalkan dapur, sehingga adanya kejadian fatal ini," ujarnya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, BGN langsung memberikan sanksi terhadap SPPG Kalitengah. Dapur tersebut disuspend dan untuk sementara tidak diperbolehkan beroperasi. "Yang jelas kami sudah selalu memberikan tindakan ataupun hukuman kepada dapur. Dapur tidak dioperasionalkan, disuspend. Kemudian diberikan tindakan pencopotan kepala dapur," tegas Trenggono.
Meski sanksi telah dijatuhkan, proses investigasi terhadap insiden tersebut masih berlangsung. BGN belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. "Sementara masih diinvestigasi. Tersangka sementara ini belum ada. Kita lebih pada penanganan korban dulu ataupun terdampak," jelasnya.
Trenggono menambahkan, apabila hasil investigasi menemukan unsur pelanggaran hukum, proses selanjutnya akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, BGN membuka kemungkinan memberikan sanksi lebih berat berupa suspend permanen terhadap SPPG Kalitengah.
Hal itu dapat dilakukan apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam pelanggaran SOP. "Apabila dapur nanti tidak melaksanakan SOP dengan baik, kesengajaan dan ini tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturan dari BGN, ya bisa kita suspend permanen," tegasnya.
Menurut Trenggono, BGN sebenarnya telah memiliki sistem pengawasan berlapis untuk memastikan seluruh dapur MBG menjalankan prosedur keamanan pangan. Pengawasan dilakukan mulai dari penerimaan bahan mentah, pemeriksaan kualitas bahan, pencucian, pengolahan, proses memasak, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Bahkan, pemantauan terhadap dapur-dapur MBG dilakukan setiap hari melalui konferensi video dari pusat. "Jadi, SOP-nya sebenarnya sudah ada, tinggal dilaksanakan tidak di tiap-tiap dapur. Saya yakin dan percaya kalau SOP ini dilaksanakan, itu tidak akan terjadi kejadian," katanya.
Trenggono juga meluruskan informasi mengenai jumlah korban insiden MBG yang disebut-sebut mencapai ribuan orang. Ia menegaskan angka yang diterima BGN berdasarkan laporan pihak pesantren adalah 740 orang terdampak. "Enggak ada ribuan. Jangan melaporkan statement yang tidak ada jelas datanya. Di sini saja 740 itu pun tertangani dengan baik. Saat ini tinggal 22 orang yang kondisinya sudah semakin membaik," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Sidoarjo KH Abdul Wahid Harun mengapresiasi respons cepat pemerintah pusat dalam menangani insiden yang menimpa para santri Ponpes Manbaul Hikam.
Menurutnya, kehadiran langsung jajaran pemerintah pusat di pesantren menunjukkan tingginya perhatian terhadap kondisi para santri yang terdampak. "Alhamdulillah, kepedulian dari pihak-pihak terkait yang pemegang policy di Jakarta sana begitu tinggi. Artinya quick response," ujar Abdul Wahid.
Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Abdul Wahid menilai program MBG merupakan program positif yang tetap perlu didukung, tetapi pelaksanaannya harus mengutamakan kualitas dan keamanan makanan. "Program yang positif itu didukung oleh semua pihak untuk tidak ternodai oleh kelalaian-kelalaian," tegasnya.
Pihak Ponpes Manbaul Hikam juga memastikan sebagian besar santri yang sebelumnya menjalani perawatan telah kembali ke pesantren. Hingga Jumat pagi, tersisa 22 santri yang masih menjalani perawatan dan tersebar di sembilan rumah sakit atau fasilitas kesehatan.
Dengan kondisi para korban yang terus membaik, perhatian kini beralih pada proses investigasi untuk mengungkap penyebab pasti insiden tersebut sekaligus memastikan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG benar-benar dijalankan di setiap dapur SPPG.
Editor : Hidayat Adi
Artikel Terkait
