Khusus Rusunawa Tambaksawah, pengguna barang ditetapkan kepada Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo. Terkait mekanisme audit, ia menjelaskan prosesnya diawali dengan permintaan resmi, dilanjutkan pembentukan tim audit untuk menghitung potensi kerugian negara beserta parameternya.
Namun, Andjar mengaku tidak mengetahui secara rinci perhitungan kerugian tersebut. “Itu sudah menjadi kesepakatan di tingkat tim. Kalau laporan audit sudah selesai, baru saya tandatangani dan saya laporkan kepada pihak yang meminta audit, yakni BPK,” jelasnya.
Saat ditanya susunan tim auditor, Andjar mengaku lupa nama-nama anggotanya. Ia hanya mengingat jumlah tim berkisar empat hingga lima orang. “Saya lupa siapa saja, yang jelas sekitar empat sampai lima anggota,” katanya.
Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa Agoes Boedi Tjahjono, Descha Govinda, menyatakan kekecewaannya terhadap keterangan saksi dari Inspektorat Sidoarjo tersebut.
Menurutnya, terdapat kejanggalan antara keterangan di persidangan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). “Di BAP disebutkan Inspektorat adalah pihak pertama yang melakukan audit atas rekomendasi BPK. Tapi kami menemukan perbedaan signifikan dalam perhitungan kerugian negara,” tegas Descha.
Ia menyoroti penetapan kerugian negara sebesar Rp9,7 miliar yang dinilai tidak sejalan dengan perhitungan pihaknya. “Penetapan kerugian negara Rp9,7 miliar menurut kami hasil perhitungannya berbeda dengan perhitungan kami,” ujarnya.
Descha juga mempertanyakan profesionalitas tim auditor Inspektorat, lantaran susunan tim tidak dapat dijelaskan secara detail oleh kepala inspektorat sendiri. “Tidak logis jika seorang Kepala Inspektorat lupa dengan siapa saja anggota tim auditnya,” pungkasnya.
Editor : Aini Arifin
Artikel Terkait
