Kalangan Aktivis Soroti Anggaran Narsum, Perdin hingga Mamin DPRD Sidoarjo yang Nominalnya Fantastis

Nanang Ichwan
Kantor DPRD Sidoarjo di Jalan Sultan Agung nomor 39 Sidoarjo. (Foto : iNewsSidoarjo.id).

SIDOARJO, iNews.id - Anggaran honor narasumber (narsum), perjalanan dinas (perdin) hingga makan minum (mamin) buat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo tahun 2023 yang sangat fantastis mendapat sorotan dari kalangan aktivis.

Sejumlah aktivis di Kabupaten Sidoarjo pun menyoroti besaran anggaran narsum sekitar Rp 18,8 miliar, mamin hingga perdin sekitar Rp 57 miliar buat wakil rakyat yang berkantor di Jalan Sultan Agung nomor 39 Sidoarjo itu.

Badruzzaman, salah satu aktivis, mantan aktivis 98 asal Sidoarjo itu blak-blakan terkait paket anggaran perdin anggota DPRD Sidoarjo 2023 untuk luar kota dan luar negeri hingga mamin jumlahnya mencapai Rp 57 miliar lebih selama satu tahun.


Info grafis pengadaan paket mamin hingga perdin DPRD Sidoarjo. (Foto : info grafis oleh badruzzaman).
 
Ia mencontohkan, khusus anggaran perdin dari 16 paket yang bersumber dan bisa dilihat di LPSE. Ia menyebut, 5 paket perdin sangat luar biasa mencapai angka Rp 20 miliar lebih.

Kemudian, sambung dia, perdin paket meeting luar kota mencapai Rp 6 miliar lebih, selanjutnya perdin biasa-luar negeri Rp 2 miliar lebih.

"Tentu anggaran ini sangat tidak berbanding ketika melihat produk Perda yang dihasilkan anggota DPRD Sidoarjo," ucap pria berprawakan tinggi yang akrab disapa Sudrab itu, Senin (21/8/2023).

Sudrab berpendapat, saat ini bisa dilihat kinerja DPRD di bidang legislasi yang cenderung lemot dan semakin menurun. Kemampuan dewan, ucap dia, membuat produk undang-undang (Perda) semakin rendah, tentu hal ini tak sebanding dengan anggaran yang dihabiskan anggota dewan.

Lebih jauh ia menjelaskan, ada beberapa pendapat yang mendasari mengapa masyarakat sensitif menyikapi Perdin atau studi banding anggota DPRD.

Pertama, Perdin dinilai tidak tepat, karena selama ini studi banding anggota DPRD tidak memiliki tujuan yang jelas dan belum tentu mendatangkan manfaat. Selain memboroskan anggaran daerah, efektivitas perdin belum pernah teruji.

"Dalam setiap perdin tidak pernah ada laporan yang disampaikan pada masyarakat, kecuali mungkin oleh-oleh yang dibawa buat keluarganya," cetusnya menyindir.

Kedua, lanjut dia, kegiatan perdin tidak etis secara sosial-politik karena saat ini banyak hal yang harus ditangani di Sidoarjo dan masyarakat sedang dililit kesulitan ekonomi.

Editor : Nanang Ichwan

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network