Kalangan Aktivis Soroti Anggaran Narsum, Perdin hingga Mamin DPRD Sidoarjo yang Nominalnya Fantastis

Menurut dia, masyarakat mempertanyakan sensitivitas anggota DPRD dengan memboroskan uang daerah sementara banyak hal yang harus diselesaikan oleh pemkab untuk pembangunan.

"Anggota dewan enak-enakan menghabiskan uang APBD di saat yang sama Pemda juga butuh anggaran banyak untuk pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka stunting," tegasnya.

"Bahkan, beberapa kali sering terjadi ternyata perdin dewan salah sasaran karena daerah yang dikunjungi merupakan daerah yang levelnya dibawah kabupaten Sidoarjo, sehingga hasilnya sia-sia," jelas ketua BKNU Sidoarjo itu.

LSM CePad Juga Soroti dan Kritik Narsum DPRD Sidoarjo

Selain Baduzzaman, aktivis lainnya juga menyoroti dan mengkritik anggaran honor narsum anggota DPRD Sidoarjo. Ia adalah Kasmuin, Direktur Center For Participatory Development (Cepad) Sidoarjo.

Ia menyoroti anggaran DPRD Sidoarjo untuk kegiatan honor narsum yang nilainya mencapai 18,8 Milar dengan rincian untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD) Rp 11 miliar lebih, untuk semua puskesmas yang ada di Sidoarjo Rp 415 juta dan satuan kerja 18 kecamatan di Sidoarjo Rp 7,3 miliar lebih.

Honor tersebut, ungkap dia, dalam satu jam menjadi narasumber pada suatu acara, para wakil rakyat itu dibayar sebesar Rp 1,4 juta per jam dengan satu sesi berdurasi 3 jam, total Rp 4,2 juta tiap orang dalam satu kali agenda.

"Fantastis bukan. Ini jadi banyak pertanyaan. Paling simpel, apa manfaatnya bagi masyarakat," ucapnya sambil bertanya-tanya.

Editor : Nanang Ichwan