Disebut Karma Politik! 3 Fakta Pemecatan Jokowi Sekeluarga oleh PDIP

JAKARTA, iNewsSidoarjo.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobby Nasution sebagai kader.

Adapun PDIP memiliki alasan kuat memecat Jokowi dan anak serta menantunya itu. Hal yang dialami Jokowi sekeluarga menarik komentar Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal. Berikut ini fakta-faktanya yang dikutip dari okzone.com pada Kamis (19/12/2024) :

Baca Juga

PON XXI Aceh-Sumut 2024 bakal Dievaluasi, Ini Kata Presiden Jokowi

1. Jokowi, Gibran, dan Bobby Dipecat dari PDIP PDIP secara resmi memecat Jokowi, Gibran dan Bobby dari keanggotaan partai. Pemecatan tersebut diumumkan oleh Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDIP, pada 16 Desember 2024. Pemecatan Jokowi dan keluarganya tercatat dalam surat keputusan dengan rincian sebagai berikut: Jokowi: SK Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 Gibran: SK Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 Bobby: SK Nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024 Mereka dilarang melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apa pun atas nama PDIP.

Salah satu alasannya, Jokowi dan keluarganya itu tidak tegak lurus di Pilpres 2024. Mereka tidak mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDIP. Namun, malah mendukung calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

2. Dino Patti Djalal Menilai Sebagai Karma Politik Dino Patti Djalal, mantan Juru Bicara Presiden SBY, menyebut pemecatan tersebut sebagai "karma politik" bagi Jokowi. Ia membuka kembali upaya pengambilalihan Partai Demokrat pada 2021, yang diduga melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Pada 2021, Moeldoko ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Sumatera Utara.

Baca Juga

Plt Bupati Subandi Dipesani Presiden agar Siapkan Pembangunan Flyover Gedangan Pada 2025

Namun, upaya tersebut dinyatakan ilegal dan inkonstitusional oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mahkamah Agung akhirnya menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko, sehingga AHY tetap memimpin Demokrat. "Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi utk scr tidak syah mengambil alih Partai Demokrat," ujar Dino Patti Djalal dikutip dari akun X pribadinya @dinopattidjalal, Selasa 17 Desember 2024.

3. Demokrat Tidak Balas Dendam Meskipun berhasil mempertahankan kepemimpinan partai dari upaya pengambilalihan, Partai Demokrat tidak mengambil langkah balas dendam terhadap pihak yang terlibat. Dino menekankan bahwa karma politik terjadi dengan cara lain, merujuk pada pemecatan Jokowi dan keluarganya dari PDIP. "Demokrat, setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dalam bentuk lain," tandas Dino Patti Djalal. iNewsSidoarjo

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan