Forum Penyelamat Pemilu Jurdil Sidoarjo Deklarasikan Penolakan Hasil Pilpres 2024

SIDOARJO, iNews.id - Forum Penyelamat Pemilu Jurdil (FPPJ) Sidoarjo mendeklarasikan penolakan hasil hitung cepat Pilpres 2024 dan menyatakan perjuangan untuk menyelamatkan pemilu yang jujur dan adil.

Deklarasi dibacakan pada Senin malam (26/2/2024) di Salah satu rumah makan di Sidoarjo. Deklarasi dihadiri oleh Co Captain Timnas Pemenangan AMIN Dr Dhimam Abror Djuraid, para ulama, dan puluhan pejuang perubahan.

Baca Juga

Kedap Suara! Mahfud MD Tunjukkan 3 Fakta Ruang Rapat Rahasia Kemenko Polhukam, Seperti apa?

Koordinator Forum Pejuang Perubahan Achmad Yazid mengatakan, proses Pemilu 2024 belum selesai. Pihaknya mengaku mendapatkan banyak laporan tentang dugaan kecurangan dari berbagai pihak. Ada kepala desa yang diduga diintimidasi oleh penyelenggaran negara.

Mereka diminta memenangkan salah satu pasangan calon. Ada pula laporan tentang dugaan penggelembungan suara di TPS. Hasil coblosan menunjukkan indikasi kuat kecurangan.

Hal itu dibuktikan dengan jumlah suara hasil coblosan lebih banyak dari pada jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Belum lagi pembagian sembako yang kuat dugaan disertai arahan untuk mendukung pasangan calon tertentu.

Baca Juga

Didukung Ribuan Pesilat, Ganjar : Regenerasi Atlet Pencak Silat Nusantara Harus Tetap Berprestasi

”Itu adalah pelanggaran dan Pemilu 2024 tidak terlaksana secara jujur dan adil. Maka dari itu FPPJ menolak hasil pemilu yang jelas-jelas curang itu,” ucapnya Senin (26/2/2024) malam.

Terkait langkah yang akan diambil, Yazid menjelaskan terdapat tiga poin yang akan dilakukan, Langkah pertama, akan menempuh jalur hukum lewat Mahkamah Konstitusi (MK). Bukti-bukti telah disiapkan.

Forum Peduli Pemilu Jurdil akan berkoordinasi dengan Tim Hukum Nasional. Untuk itu, setiap pejuang perubahan diharapkan siap menjadi saksi.

Baca Juga

Bikin Bimbang, Debat Capres dan Cawapres Akankah Pengaruhi Suara Pemilih?

”Mari kita kumpulkan bukti-bukti yang kita temukan untuk saksi-saksi di MK. Apakah siap?” tanya Yazid. Hadirin pun menjawab lantang. ”Siaaap. Lawan.”

Langkah kedua, lanjut Yazid, adalah jalur politik melalui penggunaan hak angket di DPR RI. Hak angket ini akan dilakukan oleh partai-partai pengusung di parleman. Baik pengusung pasangan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud.

Hak angket ini akan dilakukan oleh partai-partai pengusung di parleman. Baik pengusung pasangan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud.

Baca Juga

Waw! Bakal Ada Menteri Digital, Hasto : jika Ganjar-Mahfud Terpilih di Pilpres 2024

Langkah ketiga, akan ada gerakan masyarakat untuk melakukan aksi. Misalnya, pada 1 Maret pejuang perubahan akan beraksi di DPRD Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasi.

Co Captain Timnas AMIN Provinsi Jatim Dhimam Abror menambahkan, dirinya telah bertemu Anies Baswedan di kediamannya di Jakarta. Dia datang bersama-sama para ulama menyaksikan sendiri betapa Anies Baswedan benar-benar tokoh yang bersih.

Selama 5 tahun memimpin Provinsi DKI Jakarta, tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri. Apalagi, korupsi. Rumahnya berada di gang kecil. Tidak seperti pejabat-pejabat lain.

Baca Juga

Komunitas Relawan Ganjar-Mahfud Sidoarjo Gelar Konsolidasi, Targetkan Menang Total

”Pak Anies menyampaikan pesan, perjuangan belum selesai,” kata Abror.

Para ulama juga bertemu langsung dengan tokoh-tokoh nasional yang ikut berjuang menuju perubahan lanjut Abror, Pesannya sama. Para perjuangan perubahan diharapkan tidak berhenti. Terus memperjuangkan perubahan demi kemajuan Indonesia di masa depan.

Gerakan perubahan tidak lagi cukup dilakukan lewat jalur politik dan hukum. Juga bukan hanya gerakan perubahan partai politik.

”Ini sudah menjadi gerakan rakyat. Kita semua adalah pejuang perubahan. Jangan berhenti,” tegasnya.

Forum Penyelamat Pemilu Jurdil ini bisa menjadi wadah perjuangan bagi para pejuang perubahan. Tidak perlu melihat kecil atau besarnya sumbangsih dalam perjuangan. Sekecil apa pun sumbangsih para pejuang perubahan, itu akan dicatat oleh sejarah dan anak cucu.

”Juga bukan hasil yang dilihat. Tapi, upaya kita dilihat oleh Allah SWT,” tambah Abror.

Pertemuan para pejuang perubahan itu pun diwarnai pernyataan deklarasi. Para ulama, tokoh, dan pejuang perubahan menyuarakan beberapa pernyataan:

Pertama, kami menolak hasil Pemilu 2024 yang penuh kecurangan, ketidakadilan, intervensi, dan intimidasi.

Kedua, kami menyatakan mosi tidak percaya kepada penyelenggara Pemilu 2024.

Ketiga, kami mendesak DPR RI segera melaksanakan hak angket untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Keempat, kami menyatakan mosi tidak percaya kepada presiden RI yang tidak memberikan teladan yang baik, dalam pelaksanaan Pilpres 2024.

Editor : Nanang Ichwan