Turun Jalan, Ratusan Kader PKS di Sidoarjo Tolak Kenaikan Harga BBM

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Ratusan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sidoarjo turun jalan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pantauan lokasi, aksi tersebut digelar di Jalan Raya Ahmad Yani, Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (10/9/2022) sore.

Baca Juga

PKS Sidoarjo Sediakan Kantornya Jadi Tempat Berteduh Jama'ah 1 Abad NU

Peserta aksi yang didominasi kaum perempuan itu membentangkan sepanduk sepajang sekitar 10 meter bertuliskan 'PKS Menolak Kenaikan Harga BBM'.

Tak hanya itu, ratusan peserta aksi juga berorasi yang intinya menolak kenaikan harga BBM karena menyengsarakan rakyat.

"Kami secara tegas menolak kenaikan harga BBM," ucap Ketua DPD PKS Sidoarjo Deny Haryanto ketika di lokasi dengan didampingi anggota DPRD Sidoarjo F-PKS Sidoarjo Vike Widya Asroni dan Aditya Nindyatman.

Baca Juga

Dewan Pakar PKS Sidoarjo 2022 - 2025 Dikukuhkan, Ini Daftar Namanya

Menurut dia, kenaikan harga BBM ini adalah pukulan bagi masyarakat. Faktanya, lanjut dia, masyarakat baru saja beranjak bangkit dari kondisi yang diakibatkan pandemi Covid-19.

"Dan kenaikan harga BBM ini harus diakui sangat berpotensi memperlambat pemulihannya," ucap pria yang saat ini menjadi anggota DPRD Sidoarjo itu.

Tak hanya menggelar aksi, DPD PKS Sidoarjo juga membacakan pernyataan sikap dan seruan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"DPD PKS Sidoarjo juga mendukung DPP PKS dan Fraksi PKS DPR RI untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," ungkapnya.

Selain itu, DPD PKS Sidoarjo juga meminta Presiden Jokowi untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"PKS Sidoarjo meminta Presiden RI Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN dengan menstop pos-pos yang tidak prioritas seperti IKN dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi dan kompensasi BBM untuk rakyat," pungkasnya.

Editor : Nanang Ichwan