Tak hanya Gakkum LHK, pengaduan serupa juga telah dilayangkan ke Direskrimsus Polda Jatim. Pihak Polda dikatakan segera berkoordinasi dengan Ditjen Gakkum LHK, untuk turun langsung ke lokasi guna mengecek kondisi sebenarnya di kawasan hutan yang dilaporkan FAMI.
Risky Slamet Hartanto, aktivis FAMI lainnya, mengungkapkan bahwa pengaduan ini berawal dari laporan masyarakat dan mahasiswa yang tinggal di sekitar kawasan Wisata Jolotundo, Kecamatan Loceret. “Mereka merasakan dampak langsung dari aktivitas pertambangan, mulai dari kerusakan parah jalan desa menuju dan dari lokasi pertambangan yang bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki, hingga penebangan pohon-pohon di lingkungan hutan demi kepentingan pertambangan,” ungkap Risky.
Kondisi ini jelas sangat merugikan eksistensi Wisata Alam Jolotundo yang merupakan aset daerah. "Kami percaya bahwa pelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Risky Slamet Hartanto, menekankan bahwa laporan FAMI ini adalah panggilan moral dan wujud partisipasi aktif warga negara dalam menegakkan keadilan ekologis yang dijamin konstitusi. “Upaya ini adalah sebagai bentuk cinta kami kepada negara,” tandasnya.
Pengaduan FAMI diterima oleh Samsul, staf administrasi Gakkum KLHK, yang berjanji akan meneruskan surat tersebut kepada pimpinan. FAMI mendesak Gakkum LHK untuk segera melakukan tindakan penegakan hukum terhadap dugaan perusakan kawasan hutan di Loceret, Nganjuk, terutama jika ditemukan pelanggaran aturan atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang berlaku.
Editor : Aini Arifin
Artikel Terkait
