Boyong Natapraja dan Lahirnya Kabupaten Nganjuk, Begini Penjelasan Sejarawan Lokal

NGANJUK, iNewsSidoarjo.id - Peristiwa Boyong Natapraja pada 6 Juni 1880 merupakan pemindahan pusat pemerintahan dan pejabat Kabupaten Berbek ke Nganjuk, bukan kelahiran Kabupaten Nganjuk.

Hal itu disampaikan Pegiat Sejarah Nganjuk, Sukadi, yang menegaskan bahwa masyarakat perlu membedakan antara Hari Jadi Nganjuk tahun 937, peristiwa Boyong Natapraja tahun 1880, dan lahirnya Kabupaten Nganjuk sebagai entitas administratif pada 1929.

Menurut Sukadi, kekeliruan memahami tiga peristiwa tersebut sering memunculkan anggapan bahwa Nganjuk lahir pada tahun 1880. Padahal, peristiwa yang terjadi pada 6 Juni 1880 adalah perpindahan ibu kota dan aparatur pemerintahan Kabupaten Berbek ke Kota Nganjuk yang dilaksanakan sesuai tata adat Jawa pada masa Bupati Sosrokusumo III.

Nama kabupaten saat itu masih tetap Kabupaten Berbek. “Perlu dipahami bahwa tahun 1880 adalah momentum Boyong Natapraja atau perpindahan pusat pemerintahan dari Berbek ke Nganjuk. Kabupatennya masih bernama Berbek. Jadi tidak tepat jika disebut sebagai lahirnya Kabupaten Nganjuk,” kata Sukadi kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Ia menjelaskan, Hari Jadi Nganjuk yang diperingati setiap 10 April merujuk pada keberadaan Anjuk Ladang sebagaimana tercatat dalam Prasasti Anjuk Ladang tahun 937 Masehi.

Sementara itu, lahirnya Kabupaten Nganjuk sebagai nama resmi pemerintahan baru terjadi pada 1 Januari 1929 setelah perubahan nama Kabupaten Berbek menjadi Kabupaten Nganjuk berdasarkan ketentuan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang diterbitkan pada 1928 dan mulai berlaku tahun berikutnya.

Sukadi menuturkan bahwa bukti perpindahan pusat pemerintahan tahun 1880 ditemukan dalam salinan laporan Residen Kediri Meyer kepada Gubernur Jenderal tertanggal 8 Juni 1880. Dokumen tersebut menyebut telah terjadi perpindahan pejabat dan ibu kota Kabupaten Berbek ke Nganjuk.

Perintah pemindahan itu sendiri merujuk pada keputusan pemerintah Hindia Belanda yang diterbitkan pada 1875. Menurutnya, Boyong Natapraja bukan sekadar perpindahan lokasi kantor pemerintahan, melainkan perpindahan simbol-simbol kekuasaan, perangkat administrasi, pejabat, dan pusat pengambilan keputusan pemerintahan dari Berbek ke Nganjuk.

Dalam catatan sejarah, peringatan Boyong ke-50 pada tahun 1930 bahkan menampilkan arak-arakan replika pendapa Kabupaten Berbek beserta perlengkapan pemerintahan sebagai simbol perpindahan tersebut. “Karena itu kita harus menempatkan setiap peristiwa pada konteksnya. Tahun 937 adalah Hari Jadi Nganjuk, tahun 1880 adalah Boyong Natapraja atau perpindahan pusat pemerintahan Berbek ke Nganjuk, sedangkan tahun 1929 adalah awal penggunaan nama Kabupaten Nganjuk secara resmi,” ujar Sukadi.

Ia berharap pemahaman sejarah yang utuh dapat mencegah munculnya interpretasi yang keliru mengenai perjalanan sejarah Nganjuk. Menurutnya, ketiga momentum tersebut sama-sama penting karena menunjukkan tahapan perkembangan identitas wilayah, pusat pemerintahan, dan pembentukan Kabupaten Nganjuk yang dikenal hingga saat ini.

Editor : Aini Arifin