Cara Laporkan Adanya Tindak Dugaan Korupsi Dana Desa, Masyarakat Berhak Awasi Dana Desa

PEMALANG, iNewsSidoarjo.id – Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Baca Juga

GESID Jatim Sambut Positif Kenaikan Dana Desa

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Setiap desa akan mendapatkan dana maksimal sebesar 1,4 miliar rupiah. Dalam Peraturan Diketahui dana Desa dikucurkan pemerintah pertama kalinya pada tahun 2015.

Semula, Dana Desa ditransfer melalui rekening pemerintah daerah. Tetapi, sejak tahun 2020, Dana Desa tidak lagi ditransfer melalui rekening pemerintah daerah namun langsung ke rekening kas desa (RKD). Pemerintah disebutkan bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan