Ajukan Eksepsi, PH Eks Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Nilai Dakwaan Gratifikasi JPU KPK Ne Bis In Idem

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan gratifikasi total Rp 44,2 miliar yang telah dibacakan JPU KPK.

Lewat Penasehat Hukumnya, Mustofa Abidin menilai jika dakwaan yang didakwakan kepadanya itu sudah pernah didakwakan pada perkara sebelumnya atau ne bis in idem.

Baca Juga

Subandi Gerak Cepat Pimpin Sidoarjo, Fokus Perbaikan Jalan dan Pelayanan Publik

Ia menjelaskan, terdakwa pernah diperiksa, dituntut dan menjalani hukuman dengan berkekuatan hukum tetap atas kasus suap yang terjadi pada tahun 2020 lalu.

"Seluruh bukti-bukti seharusnya sudah diperiksa pada perkara dulu dan tidak perlu lagi terjadi pengulangan pemeriksaan atas bukti-bukti yang ada," ucapnya, Rabu (16/8/2023).

Selain itu, pihaknya juga menyoroti dakwaan Penuntut Umum KPK yang dinilai kurang cermat. Alasannya, barang-barang yang diterima bukan oleh terdakwa juga dimasukkan dalam dakwaan.

Baca Juga

Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan Penyidik KPK di Jakarta

"Barang yang murni dari hasil bisnis anaknya itu juga turut dimasukkan ke dalam dakwaan," ungkapnya.

"Termasuk lelang bandeng yang mana jelas-jelas uangnya masuk ke Yayasan Delta Sejahtera. Artinya tidak masuk ke rekening pribadi terdakwa namun JPU memasukkan itu ke dakwaan," terangnya.

Lebih lanjut menurut dia, dalam eksepsi juga mengulas keberatan berkiatan terdakwa didakwa menerima sejumlah gratifikasi baik dari organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemda Sidoarjo, Direksi BUMD, hingga pengusaha total mencapai Rp.44,2 miliar.

Baca Juga

Bupati Sidoarjo yang Ditangkap Terkait Korupsi, ini Latar Belakang Pendidikan Gus Muhdlor

Hal itu, sambung dia, berkaitan dengan dakwaan pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.

"Kami akui pada pasal 12 B ada pembuktian terbalik. Namun jangan di gebyah uyah (sama ratakan). Semua harus diungkapkan, terus kami diminta untuk membuktikan. Kalau memang barangnya tidak ada. Bagaimana kami harus membuktikannya," ulasnya.

Meski demikian, eksepsi tersebut akan ditanggapi oleh JPU KPK pada sidang pekan depan.

Editor : Nanang Ichwan