Miris, Sudah Ratusan Kepala Daerah dan Anggota Dewan Terjerat Korupsi

JAKARTA, iNewsSidoarjo.id - Sudah ada ratusan kepala daerah dan anggota dewan yang terjerat kasus korupsi. Hal itu berdasarkan data perkra yang sudah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dilansir dari iNews.id, KPK sudah sudah menangani sebanyak 1.444 kasus sejak 2004 hingga Agustus 2022. Namun dari ribuan kasus tersebut, ada 161 kasus kepala daerah dan 313 perkara anggota dewan yang terjerat korupsi.

Baca Juga

KPK Gelar OTT di Sidoarjo 2 ASN Diamankan

Data tersebut dibeberkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat Rapat Koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi di wilayah Jawa Timur (Jatim), pada Kamis, 15 September 2022.

Acara tersebut juga dihadiri seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD se-provinsi Jawa Timur hingga Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam rakor tersebut.

"Menurut data KPK sejak 2004 sampai Agustus 2022, sudah ada 1.444 kasus korupsi yang KPK tangani. kepala daerah sudah 161 kasus, DPRD/DPR RI sudah 313 kasus. Sebentar lagi nambah ini. Karena September 2022 saja sudah enam kasus," kata Firli melalui keterangan resminya, Jumat (16/9/2022).

Baca Juga

Ini Deretan Pejabat Negara yang Diklarifikasi KPK Terkait Harta Kekayaannya

"Untuk itu, kami butuh peran Bapak atau Ibu semua. Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK tapi harus libatkan seluruh elemen masyarakat, segenap anak bangsa," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Firli juga menyoroti masih banyaknya kasus korupsi terkait perencanaan dan penganggaran APBD yang melibatkan kepala daerah hingga anggota DPRD. Firli mengingatkan agar kepala daerah dan DPRD menjadi garda terdepan dalam mewujudkan tujuan bernegara.

"Fakta yang terjadi hari ini, ada Ketua beserta Ketua-Ketua Fraksinya menyetujui APBD setelah ada uang ketok palu atau suap setelah ada deal berapa persen kebagian dari APBD itu. Itu baru tahap perencanaan dan penganggaran. Belum lagi nanti tahap diskusi, pengadaan/pelaksanaan hingga pelaporan/evaluasi," kata Firli.

Baca Juga

Praktisi Hukum Minta KPK Adil, Pemberi Gratifikasi Eks Bupati Sidoarjo agar Ditetapkan Tersangka

Mantan Deputi Penindakan KPK tersebut menekankan, ia sebenarnya tidak alergi dengan munculnya pokok pikirian (pokir) dari para anggota dewan. Hanya saja ia mengingatkan agar pokir-pokir tersebut dapat mengimplementasikan tujuh indikator pembangunan dan tujuan nasional.

"Untuk kepala daerah jangan coba-coba memberi atau menerima pemberian ilegal seperti suap, gratifikasi dan pemerasan. Jia ada pihak yang mengetahui untuk segera melaporkan ke KPK," tuturnya.

Artikel berita ini telah tayang di iNews.id, baca link berita ini :

Baca Juga

Segera Diadili, Penahanan Dua Tersangka Penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim Dipindah ke Rutan Medaeng

https://www.inews.id/news/nasional/161-kepala-daerah-dan-313-anggota-dewan-terjerat-kasus-korupsi-sejak-2004

Editor : Nanang Ichwan