Ia berharap polemik ini bisa diselesaikan dengan baik, memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dan semuanya berjalan sesuai aturan. “Harapan kami semua berjalan lancar, investasi juga lancar, dan tidak mengganggu hak-hak dari masyarakat,” harap Rizza.
Kepala Dinas P2CKTR Sidoarjo, M Bachruni Aryawan, memaparkan bahwa berdasarkan posisi geografis, konektivitas di antara tiga perumahan tersebut memang seharusnya ada, sejalan dengan instruksi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Pihaknya juga mengingatkan tentang status aset tersebut. “Yang perlu kita ketahui, yang namanya PSU (Prasarana Sarana Utilitas) menjadi aset Pemkab, tidak bisa serta merta dimanfaatkan oleh pihak lain,” ujar Bachruni.
Keputusan akhir terkait pembongkaran tembok, masih menunggu rapat lanjutan di tingkat Pemkab Sidoarjo yang akan dipimpin oleh Wakil Bupati Mimik Idayana. “Perkim (P2CKTR) akan bertindak sesuai hasil rapat itu. Jangan sampai Perkim disalahkan karena ada pembiaran,” tegas Bachruni.
Sementara itu, Perwakilan Pengembang Mutiara City, Dhuhri, menyatakan pihaknya tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku, mengingat PSU di tiga perumahan (Mutiara Harum, Regency, dan City) sudah diserahkan kepada Pemkab Sidoarjo. “Kalau tanah ini (PSU) sudah kami serahkan ke Pemkab Sidoarjo. Jadi kewenangan ada di pihak pemerintah. Kalau dari masyarakat memang menginginkan adanya konektivitas," katanya.
Dhuhri menambahkan, integrasi antar-perumahan sudah lumrah dilakukan di Sidoarjo demi kepentingan bersama. “Karena ini memang untuk kepentingan bersama,” tutupnya.
Editor : Aini Arifin
Artikel Terkait
