KYIV, iNewsSidoarjo.id – Pasukan Ukraina telah menghujani kota Donetsk dengan bom tandan, senjata yang dilarang oleh lebih dari 100 negara, pada Sabtu malam (5/8). Serangan ini memicu kebakaran di tiga distrik di wilayah yang dikuasai Rusia tersebut.
Pusat Kontrol dan Koordinasi Bersama (JCCC) untuk Republik Rakyat Donetsk (DPR) mengatakan empat putaran bom tandan atau bom cluster 155mm ditembakkan ke pusat kota semalam.
"Akibat serangan terbaru di Donetsk, gedung pertama Universitas Ekonomi dan Perdagangan terbakar," kata Alexei Kulemzin, Wali Kota Donetsk yang ditujuk Rusia, di Telegram, seperti dikutip Reuters, Minggu (6/8/2023).
Dia mengatakan informasi awal menunjukkan penyebab kebakaran itu adalah serangan pasukan Ukraina yang menggunakan bom tandan.
Selain universitas, kata Kulemzin, serangan bom terlarang itu juga menargetkan kedaiaman pribadi dan sasaran sipil lainnya.
Ukraina, yang menerima pasokan bom tandan dari Amerika Serikat bulan lalu, telah berjanji untuk menggunakannya hanya untuk mengusir konsentrasi tentara Rusia.
Menurut JCCC, serangan bom tandan oleh Ukraina ini terjadi setelah setidaknya tiga orang tewas dan sepuluh lainnya luka-luka akibat pengeboman oleh pasukan Kyiv di kota tersebut pada Senin lalu.
Militer Ukraina belum berkomentar terkait laporan serangan bom tandan di Donetsk. Bom tandan telah dilarang oleh lebih dari 100 negara karena dampaknya yang menghancurkan terhadap warga sipil.
Selongsong cluster biasanya dirancang untuk terbuka di udara dan melepaskan puluhan atau bahkan ratusan submunisi yang dapat memenuhi area yang luas dengan bahan peledak.
Mereka cenderung memiliki tingkat kegagalan yang tinggi, menimbulkan risiko bagi warga sipil dari amunisi yang tidak meledak selama beberapa dekade setelah konflik berakhir.
Sekadar diketahui, Donetsk merupakan kota di wilayah Ukraina timur yang telah melepaskan diri dari pemerintah Ukraina yang berbasis di Kyiv. Pada September 2022, kota itu memilih bergabung dengan Rusia melalui referendum.
Namun, Kyiv dan sekutu Barat-nya tidak mengakui referendum tersebut dan menganggapnya sebagai aneksasi ilegal. iNewsSidoarjo
Editor : Yoyok Agusta Kurniawan
Artikel Terkait
