SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengamankan aset yang belum bersertifikat perlu diancungi jempol. Sebab, sepanjang tahun 2022 ini setidaknya ada ratusan bidang aset sudah terbit sertifikat.
Kepala BPN Sidoarjo Yannis Harryzon Dethan mengatakan proses pensertifikatan aset Pemkab Sidoarjo telah dimulainya sejak bulan Januari 2022. Dikatakannya ada 2 ribu lebih pengajuan sertifikat aset Pemkab Sidoarjo.
Dari jumlah tersebut sekitar 1.400 telah masuk proses pengukuran. Namun yang telah selesai proses pengukurannya sebanyak 685 bidang. Jumlah tersebut tinggal menunggu penerbitan sertipikat saja. Saat ini aset Pemkab Sidoarjo yang telah tersertifikat sebanyak 651 bidang.
"Ada dua ribu lebih pengajuan aset Pemkab Sidoarjo yang masuk ke kami, namun yang telah masuk proses pengukuran sekitar 1.400 sekian, dan yang telah selesai proses pengukurannya sudah 685, dan SK yang sudah kami selesaikan sebanyak 651 sertifikat," ucapnya ketika menyerahkan simboli sertifikat di Pendopo Sidoarjo, Jum'at (30/12/2022).
Yannis mengatakan ada 525 sertifikat aset Pemkab Sidoarjo yang berhasil diselesaikannya semenjak dirinya menjabat kepala BPN Sidoarjo. 299 sudah diserahkan sebelumnya, 226 sisanya diserahkan kali ini.
Ia akan terus mendorong proses penerbitan sertifikat. Salah satunya dengan terus berkoordinasi dengan OPD Sidoarjo yang membidangi aset. Ia berharap proses pengukuran berjalan lancar. Clear and clean sewaktu dilakukan pengukuran. Dengan begitu penerbitan sertifikat aset Pemkab Sidoarjo tidak akan menemui kendala.
"Selama saya menjabat ada 525 sertifikat aset Pemkab Sidoarjo yang saya tandatangani, kalau selama satu tahun ada 651 sertifikat aset Pemkab Sidoarjo yang telah selesai," ucapnya.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengapresiasi kinerja BPN Sidoarjo yang telah membantu kelancaran proses sertifikat aset Pemkab Sidoarjo di tahun 2022 ini. Oleh karenanya di tahun depan akan terus didorong agar seluruh aset daerah memiliki sertifikat.
"Harapannya ke depan sertifikat aset Pemkab ini lebih masif lagi," ujarnya.
Muhdlor mengatakan pensertifikatan aset Pemkab penting dilakukan. Hal tersebut akan memberikan kepastian hukum atas aset yang dimiliki daerah. Sehingga aset tersebut tidak rawan disalah gunakan.
"Kalau aset sudah dipegang negara, kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir," ucapnya.
Editor : Nanang Ichwan
Artikel Terkait
