Bantuan Hukum Desa di Nganjuk Diperkuat Melalui Kerja Sama Pemda dan Posbakumadin

NGANJUK, iNewsSidoarjo.id - Pemerintah Kabupaten Nganjuk memperkuat layanan bantuan hukum bagi masyarakat desa dan kelurahan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin). Kegiatan tersebut digelar di Pendopo KRT Sosokorsoemo, Rabu (11/2/2026).

Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, mengatakan penguatan Pos Bantuan Hukum merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi masyarakat rentan dan kaum marhaen hingga tingkat desa dan kelurahan. “Ini bentuk nyata bahwa pemerintah daerah hadir di tengah masyarakat, memberikan perlindungan dan pendampingan hukum, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu,” ujar Marhaen Djumadi dalam sambutannya.

Baca Juga

Bupati Nganjuk Salurkan Bantuan RTLH Rp10 Juta ke Warga Tanjunganom

Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan edukasi hukum sejak dini karena setiap individu memiliki kedudukan sebagai subjek maupun objek hukum. Dengan adanya Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan, masyarakat diharapkan tidak lagi takut atau bingung ketika menghadapi persoalan hukum.

Marhaen menjelaskan, program bantuan hukum di tingkat desa sejatinya bukan hal baru di Kabupaten Nganjuk. Sebelumnya, Pemkab Nganjuk telah membentuk puluhan pos bantuan hukum di desa dan kelurahan dengan pendekatan restorative justice, serta melibatkan paralegal yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan. “MoU hari ini bukan memulai dari nol, tetapi melanjutkan dan menguatkan program yang sempat berjalan sebelumnya agar lebih optimal dan berkelanjutan,” jelasnya.

Editor : Aini Arifin