Cuaca Ekstrem, Menteri LH Khawatir Tanggul Lumpur Jebol

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Kondisi tanggul lumpur Sidoarjo kembali menjadi perhatian serius menyusul meningkatnya cuaca ekstrem di awal 2026. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (LH) meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan tanggul untuk mencegah risiko bencana akibat hujan lebat.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, melakukan peninjauan langsung ke kawasan tanggul di Kecamatan Porong, Minggu (8/2/2026). Ia menegaskan bahwa pengelolaan tanggul tidak bisa lagi dilakukan secara biasa di tengah perubahan iklim yang semakin tidak menentu.

Baca Juga

Keajaiban di Tengah Lumpur: Makam KH Anas Al Ayubi, Tempat Religi di Cekungan Lapindo

Menurut Hanif, tanggul lumpur saat ini tidak hanya berfungsi menahan semburan lumpur, tetapi juga harus mampu menampung debit air hujan dalam jumlah besar.

Jika sistem tampungan tidak optimal, potensi luapan air hingga kerusakan tanggul bisa terjadi. “Profil risikonya sudah berubah. Tanggul ini tidak hanya menahan lumpur, tetapi juga harus mampu mengantisipasi debit air hujan dalam skala ekstrem. Kalau tidak, resikonya sangat besar,” tegas Hanif di lokasi.

Data dari Satuan Kerja (Satker) SNVT (Satuan Non Vertikal Tertentu) Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) mencatat, volume lumpur yang dikelola masih mencapai sekitar 24 juta meter kubik per tahun. Risiko meningkat tajam saat hujan deras, terutama jika curah hujan mencapai 100 milimeter dalam waktu singkat.

Baca Juga

Terungkap Lumpur Lapindo Menyimpan Kandungan Logam Langka Bernilai Tinggi

Ketua satker SNVT PPLS, Mahdani, mengatakan petugas di lapangan terus mengoperasikan pompa untuk mengalirkan air hujan ke kolam penampung. Langkah ini dilakukan agar jalur utama Surabaya–Malang tetap aman dari genangan. “Kalau hujan deras dan air tidak segera tertangani, dampaknya bisa membahayakan masyarakat di sekitar area tanggul,” ujarnya.

Selain peninggian tanggul secara berkala untuk mengantisipasi penurunan tanah, pemerintah juga meminta pembaruan dokumen lingkungan sesuai PP Nomor 22 Tahun 2021. Penanganan lumpur ke depan diharapkan lebih terintegrasi dengan perlindungan lingkungan dan tata ruang wilayah. “Pengelolaan volume lumpur ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas tanggul dan keselamatan masyarakat,” pungkas Mahdani.

Hingga saat ini, petugas masih melakukan pemantauan kondisi tanggul menggunakan alat pengukur untuk mendeteksi pergeseran struktur. Pemerintah menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan demi mencegah terjadinya bencana di kawasan terdampak lumpur Sidoarjo.

Editor : Aini Arifin