Audit Rusunawa Tambaksawah Waru Sidoarjo Disorot di Sidang, Mantan Sekda Andjar Jadi Saksi Kunci

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id – Tabir dugaan korupsi pengelolaan Rusunawa Tambaksawah, Kecamatan Waru, kembali dibuka di ruang sidang.

Kali ini, sorotan mengarah pada proses audit yang menghitung kerugian negara, setelah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Andjar Surjanianto memberikan keterangan sebagai saksi kunci.

Baca Juga

Fakta Baru Terkuak, Pengelolaan Rusunawa Tambaksawah Waru Ternyata Tak Jelas Sejak Awal

Pengadilan menggelar sidang lanjutan perkara yang menjerat empat mantan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (P2CKTR) Kabupaten Sidoarjo, yakni Sulaksono, Dwijo Prawito, Agoes Boedi Tjahjono, serta Plt Heri Soesanto.

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan empat saksi, tiga di antaranya mantan Sekda Sidoarjo, Andjar Surjanianto, Joko Sartono, dan Zaini, serta satu saksi lain Agus, mantan Kepala UPT Dinas P2CKTR. Dari seluruh saksi, Andjar Surjanianto yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Inspektorat Sidoarjo, menjadi saksi yang paling banyak dicecar pertanyaan oleh majelis hakim maupun penasihat hukum terdakwa.

Dalam kesaksiannya, Andjar menegaskan bahwa Inspektorat Sidoarjo merupakan pihak pertama yang melakukan audit terkait dugaan kerugian negara dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah.

Baca Juga

JPU Tolak Eksepsi Terdakwa Mantan Kadis Perkim CKTR Sidoarjo

Audit tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Awalnya ada temuan BPK pada tahun 2022, kemudian dirilis resmi pada 2023. Setelah itu kami menindaklanjuti dengan melakukan audit terhadap Rusunawa Tambaksawah,” ujar Andjar, Rabu (7/1) sore.

Ia menjelaskan, setelah temuan BPK tahun 2023, dilakukan pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan rusunawa. PKS tersebut ditandatangani oleh Bachruni, selaku Kepala Dinas P2CKTR saat itu, sebagai pengguna barang.

Sementara itu, untuk PKS sebelumnya, Andjar menyebut PKS tahun 2006 dan 2010 ditandatangani oleh mantan Bupati Sidoarjo Win Hendarso, sedangkan PKS tahun 2018 ditandatangani oleh mantan Bupati Saiful Ilah. Andjar juga menerangkan bahwa penetapan pengguna barang atas bangunan milik daerah ditentukan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati.

Baca Juga

Empat Mantan Kadis Perkim CKTR Sidoarjo Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Khusus Rusunawa Tambaksawah, pengguna barang ditetapkan kepada Dinas P2CKTR Kabupaten Sidoarjo. Terkait mekanisme audit, ia menjelaskan prosesnya diawali dengan permintaan resmi, dilanjutkan pembentukan tim audit untuk menghitung potensi kerugian negara beserta parameternya.

Namun, Andjar mengaku tidak mengetahui secara rinci perhitungan kerugian tersebut. “Itu sudah menjadi kesepakatan di tingkat tim. Kalau laporan audit sudah selesai, baru saya tandatangani dan saya laporkan kepada pihak yang meminta audit, yakni BPK,” jelasnya.

Saat ditanya susunan tim auditor, Andjar mengaku lupa nama-nama anggotanya. Ia hanya mengingat jumlah tim berkisar empat hingga lima orang. “Saya lupa siapa saja, yang jelas sekitar empat sampai lima anggota,” katanya.

Baca Juga

Terdakwa Mantan Kades Kasus Korupsi Rusunawa Tambaksawah Waru Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Usai persidangan, penasihat hukum terdakwa Agoes Boedi Tjahjono, Descha Govinda, menyatakan kekecewaannya terhadap keterangan saksi dari Inspektorat Sidoarjo tersebut.

Menurutnya, terdapat kejanggalan antara keterangan di persidangan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). “Di BAP disebutkan Inspektorat adalah pihak pertama yang melakukan audit atas rekomendasi BPK. Tapi kami menemukan perbedaan signifikan dalam perhitungan kerugian negara,” tegas Descha.

Ia menyoroti penetapan kerugian negara sebesar Rp9,7 miliar yang dinilai tidak sejalan dengan perhitungan pihaknya. “Penetapan kerugian negara Rp9,7 miliar menurut kami hasil perhitungannya berbeda dengan perhitungan kami,” ujarnya.

Baca Juga

Mantan Plt Kadis Perkim CKTR Sidoarjo Jadi Tahanan Kota, Kerugian Negara Capai Rp 9,7 Miliar

Descha juga mempertanyakan profesionalitas tim auditor Inspektorat, lantaran susunan tim tidak dapat dijelaskan secara detail oleh kepala inspektorat sendiri. “Tidak logis jika seorang Kepala Inspektorat lupa dengan siapa saja anggota tim auditnya,” pungkasnya.

Editor : Aini Arifin