MK Putuskan Larangan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Ini Kata Akademisi Asal Sidoarjo

Lebih lanjut, ia mencontohkan beberapa lembaga yang memiliki keterkaitan substantif dengan tugas Polri, sehingga anggota Polri di sana tidak otomatis wajib mengundurkan diri seperti menjabat di BNN yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan narkotika, BNPT yang berwenang menangani pencegahan dan penindakan terorisme, KPK yang menjalankan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi, BSSN yang berperan dalam keamanan siber nasional. “Lembaga-lembaga ini memiliki peran yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum. Karena itu, tidak otomatis mewajibkan anggota Polri untuk mengundurkan diri ketika menduduki jabatan di instansi tersebut,” jelasnya.

Baca Juga

Rutan Medaeng Sidoarjo Gagalkan Penyelundupan Sabu dan Ekstasi

Ia menegaskan bahwa putusan MK ini merupakan tonggak penting dalam memastikan kepastian hukum, kejelasan norma, serta pencegahan multitafsir dalam pengaturan jabatan anggota Polri. Putusan tersebut juga meneguhkan pentingnya netralitas institusional dan pencegahan konflik kepentingan.

Faiar mendorong pemerintah dan DPR untuk segera menindaklanjuti putusan MK dengan merumuskan pengaturan yang lebih limitatif, eksplisit, dan terukur.“Putusan ini adalah penegasan batas konstitusional, bukan perluasan ruang rangkap jabatan. Prinsip yang harus dijaga tetap sama: integritas, profesionalitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jabatan publik,” tutupnya.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan