Serapan Anggaran OPD 2025 Disorot, Zayin: Uang Rakyat Mengendap, Pembangunan Ikut Mandek

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo menyoroti lemahnya serapan anggaran belanja modal di sejumlah dinas strategis tahun anggaran 2025. Menurut Ketua Fraksi Gerindra sekaligus anggota Banggar DPRD Sidoarjo, Achmad Muzayin Syafrial mengatakan kondisi tersebut sebagai cermin gagalnya disiplin fiskal dan lemahnya pelaksanaan pembangunan daerah.

Eksisting realisasi belanja modal yang rendah, menurut dia, menjadi tanda bahwa uang rakyat belum bekerja sebagaimana mestinya. “Anggaran daerah tidak boleh tidur di kas daerah. Uang rakyat yang mengendap berarti pembangunan yang tertunda,” ucapnya, Jumat (17/10/2025).

Baca Juga

Warga Sidoarjo Keluhkan Kemacetan, Akses Jalan Mutiara Regency Jadi Sorotan DPRD

Lebih jauh Zayin membeberkan, data realisasi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka kepada DPRD Sidoarjo, rata-rata serapan belanja modal pada enam dinas utama hingga triwulan ketiga 2025 hanya mencapai 27,66 persen, jauh dari target ideal 65 hingga 70 persen menjelang akhir tahun.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) misalnya, menjadi yang terendah dengan serapan 11,53 persen, di mana proyek jalan, jembatan, dan irigasi belum berjalan optimal, sementara pengadaan tanah baru sekitar satu persen. Kemudian Dinas Perikanan mencatat 24,09 persen, dengan pekerjaan fisik tambak masih tertunda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) menunjukkan kinerja sedikit lebih baik dengan 32,88 persen, sebagian besar digunakan untuk rehabilitasi sekolah.

Tak hanya itu, Dinas Kesehatan mencapai 25,14 persen, dengan realisasi alat kesehatan sudah berjalan namun beberapa proyek fisik puskesmas terlambat dilelang. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) mencatat 27,79 persen, dan Dinas Perhubungan menjadi yang tertinggi dengan 42,52 persen berkat percepatan proyek penerangan jalan serta pengadaan armada operasional.

Baca Juga

BREAKING NEWS, DPRD Setujui Bentuk Pansus Hak Angket Pemakzulan, Nasib Bupati Pati di Ujung Tanduk

Muzayin menilai capaian tersebut menunjukkan adanya masalah sistemik dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan teknis yang tidak matang, keterlambatan proses tender, hingga lemahnya koordinasi antar bidang. “Ironisnya, dinas dengan anggaran terbesar justru paling lambat. PUBMSDA harus menjadi alarm serius. Kalau serapan hanya sebelas persen di triwulan ketiga, berarti pelaksanaan belum siap sejak awal tahun,” ujarnya.

Fraksi Gerindra menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum, Prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara harus menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah. Selain itu, Pasal 320 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan kepala daerah untuk melaporkan realisasi pelaksanaan APBD kepada DPRD secara berkala.

Menurut dia, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ditegaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sementara Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pasal 414 ayat (1) mengatur pentingnya penyampaian laporan realisasi anggaran secara periodik dan akuntabel.

Baca Juga

Cipayung Plus Desak Transparansi APBD 2024, Usai LPP Ditolak 7 Fraksi DPRD Sidoarjo

Sebagai langkah korektif, Fraksi Gerindra merekomendasikan agar pemerintah daerah segera melakukan tender dini bagi kegiatan prioritas, mempercepat penyusunan dokumen teknis (DED), memperkuat kapasitas pejabat pelaksana teknis (PPTK dan PPK), serta melaksanakan monitoring mingguan terhadap proyek-proyek bernilai besar.

Selain itu, diperlukan evaluasi terhadap pejabat pelaksana kegiatan yang gagal memenuhi target serapan, serta peningkatan transparansi laporan realisasi keuangan setiap triwulan kepada DPRD dan publik. “APBD bukan simbol rencana, tapi alat perubahan. Kami akan terus mengawal agar setiap rupiah kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan nyata,” pungkas warga asli Kedungcangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo itu.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan