SPMB Sidoarjo 2025 Disorot, Pemerhati Ini Minta Dewan Ikut Awasi Pelaksanaan

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMP Negeri di Kabupaten Sidoarjo tahun ajaran 2025/2026 tengah disorot, terutama dalam hal transparansi dan keadilan.

Badrus Zama, Pemerhati pendidikan di Sidoarjo menilai bahwa pelaksanaan SPMB masih jauh dari prinsip obyektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan non-diskriminatif.

Baca Juga

Daftar Ulang SPMB di Nganjuk, Ini yang Dikatakan Wabup Kabupaten Nganjuk

Ia menyoroti ada kesenjangan antara prinsip pelaksanaan yang diharapkan dengan realitas di lapangan. “Dari hasil analisis kami, ditemukan berbagai isu strategis yang perlu mendapat perhatian publik,” kata pria yang akrab disapa Sudrab itu, Jum'at (23/5/2025).

Lebih jauh ia mengungkapkan, pada data Laporan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Indeks Integritas Pendidikan di Sidoarjo berada pada tingkat 2 atau kategori "integritas korektif" dengan nilai 71,88. Yang mengkhawatirkan, sebanyak 73,02% responden menyatakan adanya perlakuan khusus terhadap siswa saat proses penerimaan, jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 59,54%. "Angka ini menunjukkan indikasi kuat bahwa nepotisme masih terjadi dalam proses penerimaan siswa baru, meski dalam jalur yang diklaim resmi," ungkapnya.

Tahun ini, daya tampung SMP Negeri di Sidoarjo mencapai 13.448 siswa. Namun, data dari Dapodik semester genap 2024/2025 menunjukkan sekitar 730-750 siswa diterima melalui jalur kedua yang menurut Sudrab perlu dikritisi transparansinya.

Baca Juga

SPMB 2025! Ini 4 Jalur Penerimaan Siswa Baru Yang Perlu Diketahui Para Orang Tua

SPMB 2025 sendiri, menurut dia, memiliki berbagai jalur penerimaan, mulai dari Layanan Individual Cerdas Istimewa (LICI), Kelas Khusus Olahraga (KKO), Kelas Khusus Seni Budaya (KKSB), jalur afirmasi, hingga jalur prestasi.

Meskipun masing-masing jalur memiliki kuota dan kriteria tertentu, Sudrab menekankan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaannya harus diperketat. “Dimensi tata kelola menjadi aspek paling lemah dalam penilaian integritas pendidikan di Sidoarjo. Ini menunjukkan perlunya pembenahan sistem seleksi dan penerimaan agar tidak lagi rawan praktik manipulasi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti fenomena dual track system yang masih terjadi di dalam sistem SPMB, yang menurutnya justru menciptakan ketimpangan baru. "Momentum perbaikan ada sekarang. Kami minta semua pihak ikut mengawasi, terutama dewan yang punya kewenangan monitoring. Jika tidak dibenahi, integritas pendidikan kita terus tergerus,” pungkas Sudrab.

Editor : Aini Arifin