APBN Jatim Triwulan I 2025, Ungkap Ketahanan Ekonomi di Tengah Gejolak Global

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur hari ini menggelar Pleno dan Konferensi Pers APBN KiTa Regional Jawa Timur periode hingga 31 Maret 2025. Bertempat di Aula Majapahit GKN I Surabaya, Rabu (30/1/2025). Acara ini memaparkan kinerja APBN regional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim, Dudung Rudi Hendratna, didampingi oleh Plh. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, Agung Yulianto, dan diikuti secara daring oleh para pimpinan unit vertikal Kemenkeu di Jawa Timur. Dalam pemaparannya, Dudung Rudi Hendratna menyoroti bagaimana APBN berperan sebagai shock absorber dalam menjaga keseimbangan ekonomi regional Jawa Timur di tengah tantangan kondisi politik global di Eropa dan Timur Tengah, serta dampak kebijakan tarif Trump yang memicu perang dagang.

Baca Juga

Cair Rp38,9 Triliun, Ini Daftra Penerima Bansos PKH hingga Sembako

"Indonesia, khususnya Jawa Timur, harus siap melakukan mitigasi risiko dan memanfaatkan peluang dari volatilitas harga komoditas serta perang dagang," ujarnya.

Lebih lanjut, Dudung mengungkapkan bahwa inflasi di Jawa Timur pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,77% (yoy), naik setelah mengalami deflasi di bulan sebelumnya akibat momen Ramadan dan Idul Fitri yang mendorong konsumsi masyarakat. Sementara itu, nilai ekspor Jawa Timur menunjukkan peningkatan menjadi US$ 2,09 Miliar, didominasi oleh sektor Industri Pengolahan.

Sektor yang sama juga mendominasi impor sebesar US$ 2,32 Miliar, yang sebagian besar digunakan untuk bahan baku/penolong. Kabar baiknya, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Maret 2025 mengindikasikan peningkatan daya beli.

Baca Juga

Defisit APBN, Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp438,1 Triliun

Dari sisi realisasi APBN, hingga Maret 2025, Pendapatan Negara di Jawa Timur mencapai Rp57,68 Triliun atau 20,41% dari target. Penerimaan Perpajakan menjadi kontributor utama dengan realisasi sebesar Rp56,31 Triliun. Dudung merinci bahwa penerimaan pajak terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan. Sementara itu, penerimaan Bea dan Cukai didominasi oleh Cukai Hasil Tembakau, mengingat Jawa Timur sebagai sentra tanaman tembakau dan industri pengolahannya.

Realisasi Belanja Negara di Jawa Timur tercatat sebesar Rp27 Triliun atau 21,51% dari pagu. Belanja tersebut meliputi Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp7,95 Triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp19 Triliun. Dudung menjelaskan bahwa TKD banyak ditopang oleh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), DAK Non Fisik, dan Dana Desa. Dalam kesempatan tersebut, Dudung juga menyampaikan pesan penting kepada masyarakat Jawa Timur mengenai peran APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak, cukai, dan kewajiban lainnya untuk mendukung penerimaan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konferensi pers ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada publik, khususnya masyarakat Jawa Timur, mengenai pengelolaan APBN regional dan dampaknya terhadap perekonomian daerah. “Dengan transparansi informasi ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun perekonomian Jawa Timur yang tangguh,” tutup Dudung.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan