Gas Elpiji Subsidi Langka, Puan Maharani: Jangan Sulitkan Masyarakat, Bandrol Rp50 Ribu Satu Tabung

JAKARTA, iNewsSidoarjo.id – Ketua DPR Puan Maharani menyoroti kelangkaan elpiji 3 kg di sejumlah daerah. Dia pun meminta pemerintah mencari akar persoalan kelangkaan itu yang sudah terjadi sejak beberapa waktu belakangan karena membuat rakyat kesulitan.

"Gas merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat sehingga pemerintah harus menjamin distribusi elpiji bersubsidi berjalan dengan lancar. Program pro rakyat jangan sampai mempersulit masyarakat," kata Puan, Rabu (26/7).

Dilansir dari iNews.id pada Kamis (27/7/2023) kelangkaan elpiji 3 kg terjadi di antaranya di Blitar dan Banyuwangi, Jawa Tengah, Medan, Sumatra Utara hingga sejumlah wilayah di Sulawesi.

Setidaknya sudah sepekan warga kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg sehingga sangat mempengaruhi aktivitas keseharian mereka. Akibat kelangkaan tersebut, harga elpiji melon pun melonjak di pasaran dari yang biasanya Rp16.000-Rp19.000 menjadi Rp25.000-Rp30.000.

Puan menilai kondisi seperti ini telah menyebabkan gelombang kekhawatiran rakyat.

“Masyarakat mengeluh karena sangat membebani mereka, khususnya bagi warga kalangan menengah ke bawah. Apalagi banyak warga yang berjam-jam harus antre demi bisa mendapatkan elpiji bersubsidi,” ucap Puan.

Dampak kelangkaan gas elpiji subsidi memang cukup signifikan mengingat mayoritas masyarakat saat ini menjadikannya sebagai energi utama untuk memasak dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

"Permasalahan kelangkaan barang-barang bersubsidi kerap dirasakan masyarakat kecil. Ibu-ibu rumah tangga sudah menjerit akibat kelangkaan elpiji subsidi ini,” ucap Puan.

Oleh karenanya, mantan Menko PMK itu mendesak pemerintah memberikan perhatian serius terkait permasalahan kelangkaan elpiji bersubsidi. Puan juga meminta pemerintah dan stakeholder terkait untuk segera menghadirkan solusi agar kondisi ini tidak semakin lama menyulitkan masyarakat.

"Selesaikan kelangkaan elpiji ini secepat mungkin. Perlu ada penyelesaian masalah dari hulu ke hilir. Apakah karena kuota yang tidak cukup, atau akibat alasan lain,” ujarnya.

Puan juga meminta agar komunikasi antara pemerintah daerah (Pemda), Pertamina, dan distributor gas semakin ditingkatkan sehingga ada solusi yang efektif dalam mengatasi kelangkaan elpiji bersubsidi.

“Perbanyak operasi pasar, dan cek apakah diperlukan adanya kuota tambahan bagi masyarakat. Terutama di wilayah-wilayah yang mengalami kelangkaan,” ucap Puan.

“Kerja sama seluruh pihak terkait sudah pasti harus dimaksimalkan, termasuk penegak hukum. Karena perlu ada penyelidikan untuk beberapa daerah seperti di Toraja yang kenaikan harga elpiji subsidinya sudah tidak wajar karena mencapai Rp50.000 satu tabung,” katanya.

Lebih lanjut, Puan menyoroti aksi oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan kejahatan terkait distribusi gas elpiji bersubsidi. Seperti yang terjadi di daerah Kampung Babakan Cedong, Kabupaten Karawang, di mana 2 orang ditangkap polisi karena menjalankan praktik penyuntikan gas bersubsidi.

Mereka melakukan modus menyuntikkan isi gas subsidi 3 kg ke dalam tabung berkapasitas 12 kilogram dan 5 setengah kilogram.

"Selain penindakan hukum, pemerintah perlu melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan subsidi. Karena pengawasan yang lemah akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi," kata Puan.

Gas elpiji melon selama ini juga banyak dimanfaatkan warga menengah ke atas, bahkan oleh pelaku industri yang seharusnya tidak boleh ikut menikmati subsidi. Puan menegaskan elpiji bersubsidi seharusnya hanya diperuntukkan untuk orang yang kurang mampu.

“Perlu ada kesadaran juga dari masyarakat untuk tidak mengambil yang bukan menjadi haknya,” ujarnya. Puan pun mendorong agar sistem pendistribusian elpiji bersubsidi diperbarui.

Menurutnya, harus dibangun sebuah sistem yang lebih baik sehingga hanya warga menengah ke bawah yang bisa membeli. "Program subsidi elpiji tujuannya untuk membantu masyarakat kurang mampu. Jika tidak tepat sasaran maka akan merugikan rakyat kecil. Pertamina dan kementerian terkait harus memperketat pengawasan di lapangan," kata Puan.

Di sisi lain, DPR mengapresiasi adanya tindakan antisipasi dari pemerintah dengan menggalakkan program gas subsidi tepat sasaran. Lewat program ini, setiap distributor elpiji 3 kg akan diverifikasi oleh Pertamina, sehingga setiap pembelian gas bersubsidi tersebut diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu serta pelaku usaha kecil.

"Program ini dapat mewaspadai adanya penyalahgunaan gas bersubsidi. Namun kami harapkan ada intervensi lebih sehingga tidak lagi terjadi kelangkaan gas LPG bersubsidi," tutur Puan. iNewsSidoarjo

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan