BLITAR, iNewsSidoarjo.id – Sejumlah warga Kecamatan Kanigoro yang tergabung dalam Ki Demang Community, memasang banner berisi surat terbuka kepada Bupati Blitar, dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar di Simpang Empat Kanigoro, Senin (29/6) sore. Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas belum tersedianya, sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan negeri di wilayah yang telah menjadi ibu kota Kabupaten Blitar.
Banner yang dipasang di lokasi strategis itu berisi tuntutan agar Pemerintah Kabupaten Blitar bersama DPRD segera memberikan perhatian terhadap pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya jenjang SMA/SMK Negeri di Kecamatan Kanigoro.
Koordinator aksi, Henry Ki Demang, mengatakan pemasangan surat terbuka merupakan puncak kekecewaan masyarakat setelah permohonan audiensi yang diajukan kepada Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar tidak memperoleh tanggapan. "Ini merupakan implementasi puncak kekecewaan warga, lantaran surat permohonan audiensi kepada Komisi IV DPRD tidak mendapatkan respons," tegas Henry di sela-sela aksi pemasangan banner.
Menurut Henry, masyarakat berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, Director Ki Demang Community menjelaskan bahwa Kecamatan Kanigoro telah ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Blitar sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dari wilayah Kota Blitar ke Kecamatan Kanigoro, yang kemudian direalisasikan secara bertahap hingga pusat pemerintahan berpindah.
Namun, hingga tahun 2026, Kanigoro dinilai masih belum memiliki fasilitas pendidikan negeri jenjang SMA maupun SMK. "Sangat ironis. Kecamatan Kanigoro yang menjadi ibu kota kabupaten justru belum memiliki SMA atau SMK Negeri. Padahal pembangunan kawasan pemerintahan berkembang sangat pesat dan lahan untuk pembangunan sekolah juga masih tersedia," ujarnya.
Ia menambahkan, sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Blitar, Kanigoro kini telah memiliki berbagai fasilitas pemerintahan seperti Kantor Bupati, Gedung DPRD Kabupaten Blitar, kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), serta sejumlah instansi vertikal lainnya. Bahkan, di kawasan depan kompleks Dispendukcapil dan BPN direncanakan akan dibangun Kantor Kejaksaan Negeri Blitar.
Menurutnya, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaan fasilitas pendidikan negeri. Beberapa kecamatan di sekitar Kanigoro seperti Garum, Talun, Wlingi, dan Sutojayan telah memiliki SMA Negeri, sementara Kanigoro sebagai pusat pemerintahan kabupaten justru belum memilikinya.
Ki Demang Community berharap Pemerintah Kabupaten Blitar bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pendidikan menengah, dapat segera berkoordinasi untuk merealisasikan pembangunan SMA atau SMK Negeri di Kecamatan Kanigoro.
Editor : Yoyok Agusta Kurniawan
Artikel Terkait
