SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id– Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 oleh tujuh fraksi DPRD, memicu respons dari Koalisi Cipayung Plus Sidoarjo. Guna menyikapi dinamika itu, Gabungan organisasi mahasiswa, yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), menggelar konferensi pers. Senin (4/8/2025).
Dalam pernyataan mereka, Cipayung Plus Sidoarjo memandang penolakan ini bukan sekadar tarik-menarik kekuasaan, melainkan sebagai sinyal penting untuk merekonstruksi tata kelola fiskal daerah yang lebih objektif dan terukur. Mereka menegaskan bahwa penolakan DPRD adalah kritik institusional yang sah dalam demokrasi, dan justru membuka ruang bagi partisipasi publik untuk mengevaluasi realisasi anggaran.
"Kami tidak menyoal siapa yang menolak, tetapi apa yang menjadi dasar penolakan," tegas Achmad Tirta, perwakilan HMI Cabang Sidoarjo. "Jika realisasi anggaran tidak linear dengan output dan manfaat konkret bagi masyarakat, maka evaluasi adalah sebuah keharusan,” tambahnya.
Editor : Yoyok Agusta Kurniawan
Artikel Terkait
