SIDOARJO, iNews.id-Pemerataan akses energi di seluruh Indonesia, termasuk di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), masih menghadapi tantangan besar. Salah satu kendala utama adalah kesiapan infrastruktur yang belum memadai di wilayah tersebut.
Hal ini diungkapkan dalam diskusi kelompok terarah (FGD) yang diadakan oleh Pimpinan Pusat (PP) Kesatria Muda Respublika (KMR) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA).
FGD tersebut mengangkat tema "Menuju SDM Unggul untuk Ketersediaan dan Keterjangkauan BBM di Indonesia".
Menurut Iwan Bento Wijaya, Dewan Pembina PP KMR, program BBM Satu Harga yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres No. 63 Tahun 2020 memang membuka peluang bagi badan usaha untuk membantu pemerataan energi di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala di lapangan, terutama di daerah 3T.
"Hanya dua perusahaan yang mengikuti program ini, yaitu PT Patra Niaga dan PT AKR," ungkap Iwan. Minggu (7/7/2024).
Selain infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang unggul juga menjadi kunci dalam mewujudkan pemerataan energi. Diperlukan investasi besar untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor minyak dan gas, baik di hulu maupun hilir.
"Pemerintah perlu melakukan sinergi antara investasi pada SDM dan teknologi untuk melakukan kontrol dan pengawasan," jelas Iwan, yang juga merupakan Pengamat Energi.
Editor : Yoyok Agusta Kurniawan
Artikel Terkait
