SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id -Vonis pidana pengawasan 2 tahun yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap dua pelaku penganiayaan di Warung Mie Bangladesh, Pagerwojo, Buduran, menuai keberatan dari pihak korban. CS (17) selaku anak korban dan ibunya, D-A, mengaku sangat kecewa dan tidak terima dengan putusan tersebut.
Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2026/PN Sda yang dibacakan beberapa waktu lalu itu menyatakan kedua terdakwa, Yovie Ihza Sondana (27) dan Agus Shandy Pratama (23), terbukti melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur, namun hanya dihukum 1 tahun penjara yang tidak perlu dijalani dan diganti pidana pengawasan 2 tahun. "Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu dua tahun," bunyi salinan putusan yang dijatuhkan Hakim Tunggal Redite Ika Septina, S.H., M.H. yang dijatuhkan pada 24 September 2026 lalu.
CS menceritakan, akibat penganiayaan pada 5 Maret 2026 dini hari itu, ia mengalami luka lecet di leher, dada, dan punggung, harus dirawat 2 hari di rumah sakit, dan hingga kini masih trauma. "Saya dijambak, dipiting sampai jatuh, dipukul dada, diinjak leher, diseret. Sampai sekarang saya susah tidur nyenyak, tidak berani keluar malam. Tapi pelaku cuma dihukum pengawasan, tidak dipenjara. Dimana keadilan untuk saya sebagai anak?" ujar CS dengan suara bergetar kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
D-A, ibu korban mengaku sangat keberatan dengan vonis yang dijatuhkan Hakim PN Sidoarjo. Ia menilai, vonis tersebut jauh dari rasa keadilan. Apalagi, menurut dia, korban merupakan anak. "Kami sebagai orang tua sangat keberatan atas vonis tersebut. Anak saya dianiaya di depan mata kami, di dalam warung kami sendiri, direkam CCTV jelas, ada visum, ada saksi. Masa hanya pengawasan? Anak saya yang jadi korban, tapi seolah-olah pelaku dibebaskan," tegas wanita paruh baya itu.
D-A mempertanyakan tujuan perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 jika pelaku kekerasan terhadap anak di bawah umur bisa lepas dari penjara. "Kalau begini caranya, bagaimana kami sebagai masyarakat bisa merasa aman? Kami sudah memaafkan secara manusia, tapi hukum harus tetap adil. Kami berharap Jaksa melakukan upaya hukum banding," lanjutnya.
Keluarga korban berharap banding yang kini telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sidoarjo itu nantinya mendapat putusan seadil - adilnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya.
Sebelumnya JPU menuntut pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp 30 juta. Namun Majelis Hakim beralasan terdakwa sopan, mengakui, menyesal, hingga ada pemaaf dari anak korban dan ayah orang tua dan belum pernah dihukum sehingga pidana penjara tidak perlu dijalani.
Terpisah, JPU Kejari Sidoarjo Sunda Denuwari Sofo menyatakan pihaknya telah melakukan upaya banding atas vonis tersebut. Ia mengaku, saat ini masih belum ada vonis banding atas perkara tersebut. "Belum (keluar vonis banding) mas," ucapnya singkat ketika dihubungi via WhatsApp.
Pemerhati Penagakam Hukum Gramapphora Hidayat menyoroti vonis pengawasan yang dijatuhkan Hakim PN Sidoarjo terhadap 2 terdakwa perkara penganiayaan di bawah umur. "Ini korban anak di bawah umur sedangkan 2 terdakwa merupakan dewasa. Masak hanya divonis pidana pengawasan. Lalu mana letak keadilan ini," ucapnya. "Kami menghormati putusan hakim. Ini agar tidak ada sekenjangan sosial. Jangan sampai kasus penganiayaan anak di Sidoarjo yang divonis pengawasan ini menjadi yurisprudensi di tempat lain," pungkas Hidayat.
Editor : Hidayat Adi
Artikel Terkait
