Kalangan Aktivis Soroti Anggaran Narsum, Perdin hingga Mamin DPRD Sidoarjo yang Nominalnya Fantastis

SIDOARJO, iNews.id - Anggaran honor narasumber (narsum), perjalanan dinas (perdin) hingga makan minum (mamin) buat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo tahun 2023 yang sangat fantastis mendapat sorotan dari kalangan aktivis.

Sejumlah aktivis di Kabupaten Sidoarjo pun menyoroti besaran anggaran narsum sekitar Rp 18,8 miliar, mamin hingga perdin sekitar Rp 57 miliar buat wakil rakyat yang berkantor di Jalan Sultan Agung nomor 39 Sidoarjo itu.

Badruzzaman, salah satu aktivis, mantan aktivis 98 asal Sidoarjo itu blak-blakan terkait paket anggaran perdin anggota DPRD Sidoarjo 2023 untuk luar kota dan luar negeri hingga mamin jumlahnya mencapai Rp 57 miliar lebih selama satu tahun.

Kemudian, sambung dia, perdin paket meeting luar kota mencapai Rp 6 miliar lebih, selanjutnya perdin biasa-luar negeri Rp 2 miliar lebih.

"Tentu anggaran ini sangat tidak berbanding ketika melihat produk Perda yang dihasilkan anggota DPRD Sidoarjo," ucap pria berprawakan tinggi yang akrab disapa Sudrab itu, Senin (21/8/2023).

Lebih jauh ia menjelaskan, ada beberapa pendapat yang mendasari mengapa masyarakat sensitif menyikapi Perdin atau studi banding anggota DPRD.

Pertama, Perdin dinilai tidak tepat, karena selama ini studi banding anggota DPRD tidak memiliki tujuan yang jelas dan belum tentu mendatangkan manfaat. Selain memboroskan anggaran daerah, efektivitas perdin belum pernah teruji.

"Dalam setiap perdin tidak pernah ada laporan yang disampaikan pada masyarakat, kecuali mungkin oleh-oleh yang dibawa buat keluarganya," cetusnya menyindir.

Kedua, lanjut dia, kegiatan perdin tidak etis secara sosial-politik karena saat ini banyak hal yang harus ditangani di Sidoarjo dan masyarakat sedang dililit kesulitan ekonomi.

Menurut dia, masyarakat mempertanyakan sensitivitas anggota DPRD dengan memboroskan uang daerah sementara banyak hal yang harus diselesaikan oleh pemkab untuk pembangunan.

"Anggota dewan enak-enakan menghabiskan uang APBD di saat yang sama Pemda juga butuh anggaran banyak untuk pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka stunting," tegasnya.

"Bahkan, beberapa kali sering terjadi ternyata perdin dewan salah sasaran karena daerah yang dikunjungi merupakan daerah yang levelnya dibawah kabupaten Sidoarjo, sehingga hasilnya sia-sia," jelas ketua BKNU Sidoarjo itu.

LSM CePad Juga Soroti dan Kritik Narsum DPRD Sidoarjo

Selain Baduzzaman, aktivis lainnya juga menyoroti dan mengkritik anggaran honor narsum anggota DPRD Sidoarjo. Ia adalah Kasmuin, Direktur Center For Participatory Development (Cepad) Sidoarjo.

Ia menyoroti anggaran DPRD Sidoarjo untuk kegiatan honor narsum yang nilainya mencapai 18,8 Milar dengan rincian untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD) Rp 11 miliar lebih, untuk semua puskesmas yang ada di Sidoarjo Rp 415 juta dan satuan kerja 18 kecamatan di Sidoarjo Rp 7,3 miliar lebih.

Honor tersebut, ungkap dia, dalam satu jam menjadi narasumber pada suatu acara, para wakil rakyat itu dibayar sebesar Rp 1,4 juta per jam dengan satu sesi berdurasi 3 jam, total Rp 4,2 juta tiap orang dalam satu kali agenda.

"Fantastis bukan. Ini jadi banyak pertanyaan. Paling simpel, apa manfaatnya bagi masyarakat," ucapnya sambil bertanya-tanya.

Ia mengatakan, sebenarnya ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk mengefektifkan kinerja anggota dewan dari pada memperkaya diri untuk menjadi narasumber.

"Dana Narsum yang fantastis itu lebih baik dialokasikan untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan, sehingga kontribusinya bisa dirasakan langsung bagi kesejahteraan rakyat miskin," kata Cak Kasmuin.

Selanjutnya, ungkap Cak Kasmuin, jika Anggota dewan melakukan kegiatan Narsum hanya sekadar untuk memberikan informasi atau sekedar pengetahuan terhadap peserta narsum, akan lebih murah kalau audien diarahkan mencarinya melalui fasilitas internet, telekonferensi, dan lain-lain.

"Peserta narsum cukup disuruh googling di internet pasti apa yang dibutuhkan terkait informasi ada disitu, bisa dipastikan tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun," jlentrehnya.

Terakhir Kasmuin berharap, bahwa DPRD punya pekerjaan berat untuk berbenah dan memperbaiki citra yang merosot. Untuk itu, dibutuhkan niat dan kerja yang lebih serius, serta keterbukaan untuk dikontrol oleh rakyat.

Hal ini bukan hanya semata persoalan pesona, tapi juga menyangkut tanggung jawab DPRD terhadap rakyat Sidoarjo.

"Seluruh masyarakat Sidoarjo perlu mengawasi acara perjalanan dinas dan narsum DPRD dan mempertanyakan makna, tujuan, dan hasil konkret dari setiap kegiatan tersebut dilaksanakan. Kita jangan apatis untuk terus mengingatkan anggota dewan," ungkapnya yang juga menyebut jangan sampai ada ungkapan dewan untung tapi rakyat malah buntung.

Terpisah, Ketua DPRD Sidoarjo Usman ketika dikonfirmasi terkait tersebut belum merespon. Begitupun pesan singkat WA juga belum direspon oleh ketua yang ex officio menjabat Ketua Banggar DPRD Sidoarjo itu.

Editor : Nanang Ichwan