SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sidoarjo 2024 fokus terhadap sejumlah taget mulai penguatan ekonomi, pengentasan kemiskinan hingga SDM berkarakter.
Hal itu tertuang dalam tema Musrembang “Penguatan Konektivitas Kawasan Strategis Sebagai pendorong Transformasi Ekonomi Inklusif, Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran serta peningkatan SDM yang berkarakter” yang digelar di Hotel Aston Kahuripan Sidoarjo dan dibuka Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, Rabu (15/3/2023).
Kegiatan tersebut dihadiri 80 peserta mulai dari instansi vertikal di Kabupaten Sidoarjo serta organisasi kemasyarakatan, Forkopimda, anggota DPRD dan pejabat Provinsi Jawa Timur yakni Asisten Administrasi Umum Setdaprov Jatim serta peserta lainnya.
Selain itu, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 oleh Wakil Bupati Sidoarjo, Asisten Administrasi Umum Setda Prov Jawa Timur, Kodim 0816 Sidoarjo, Ketua DPRD Sidoarjo, Kepala Bappeda Sidoarjo, TP.PKK Kabupaten Sidoarjo serta Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, CSR Sidoarjo, BKNU, Cepad Indonesia dan Forum Anak Sidoarjo.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo Dr. Heri Soesanto, SH.MH menjelaskan, Musrenbang ini diselenggarakan dengan tujuan dalam rangka pembahasan prioritas pembangunan daerah serta penyelarasan tentang penyelamatan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur.
Selain itu, ucap dia, juga dilakukan pembahasan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan pembiayaannya melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN atau sumber pendanaan lainnya yang sah. “Nanti akan disepakati bersama tentang rumusan akhir rancangan RKPD dan rancangan Renja Daerah," ucap mantan Kabag Hukum Pemkab Sidoarjo itu.
"Meliputi prioritas pembangunan dan platform pagu anggaran berdasarkan program prioritas dan fungsi perangkat daerah, daftar kegiatan prioritas baik berdasarkan sumber pembiayaan APBD Kabupaten, APBD provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah,” jelasnya.
Sementara, Wakil Bupati Sidoarjo Subandi menjelaskan, pembangunan juga difokuskan dalam pencapaian target 17 program prioritas serta pencapaian target indeks kinerja utama dan indeks kinerja daerah.
Hal itu, menurut dia, untuk mewujudkannya diperlukan sumber pendanaan, baik yang berasal dari pendapatan daerah transfer pusat ke daerah maupun yang bersumber dari partisipasi dunia usaha yakni CSR sebagai upaya untuk meringankan beban kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
“Untuk itu pada kesempatan ini saya mengajak kepala perangkat daerah untuk mengusulkan program kepada pemerintah pusat melalui usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kepada Pemerintah Provinsi sebagai bahan Musrenbang Provinsi Jawa Timur usulan pembangunan tersebut sebagai salah satu bentuk sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tambahnya.
Editor : Nanang Ichwan
Artikel Terkait
