Cipayung Plus Desak Transparansi APBD 2024, Usai LPP Ditolak 7 Fraksi DPRD Sidoarjo

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id– Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 oleh tujuh fraksi DPRD, memicu respons dari Koalisi Cipayung Plus Sidoarjo. Guna menyikapi dinamika itu, Gabungan organisasi mahasiswa, yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), menggelar konferensi pers. Senin (4/8/2025).

Dalam pernyataan mereka, Cipayung Plus Sidoarjo memandang penolakan ini bukan sekadar tarik-menarik kekuasaan, melainkan sebagai sinyal penting untuk merekonstruksi tata kelola fiskal daerah yang lebih objektif dan terukur. Mereka menegaskan bahwa penolakan DPRD adalah kritik institusional yang sah dalam demokrasi, dan justru membuka ruang bagi partisipasi publik untuk mengevaluasi realisasi anggaran.

"Kami tidak menyoal siapa yang menolak, tetapi apa yang menjadi dasar penolakan," tegas Achmad Tirta, perwakilan HMI Cabang Sidoarjo. "Jika realisasi anggaran tidak linear dengan output dan manfaat konkret bagi masyarakat, maka evaluasi adalah sebuah keharusan,” tambahnya.

Cipayung Plus Sidoarjo menyayangkan jika LPP hanya menjadi agenda administratif tanpa transparansi data dan capaian kinerja yang jelas. Mereka mendorong agar laporan pertanggungjawaban mencerminkan akurasi, akuntabilitas, dan keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat Sidoarjo.

Mendorong Percepatan PAK untuk Keberlanjutan Pembangunan Sebagai langkah solutif, koalisi mahasiswa ini mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mempercepat penyusunan dan pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Mereka meyakini bahwa PAK adalah medium strategis untuk mengisi kekosongan program akibat belum disahkannya LPP dan menjadi ruang pembuktian komitmen kepemimpinan Subandi–Mimik.

"PAK bukan sekadar opsi administratif, tetapi sebuah kebutuhan mendesak untuk memastikan pembangunan tidak stagnan akibat friksi politik," jelas Fajar, Sekretaris Cabang IMM Sidoarjo. "Di sinilah komitmen kepemimpinan Subandi–Mimik diuji, apakah siap melakukan perbaikan atau sekadar bertahan,” imbuhnya.

Cipayung Plus juga menyerukan agar pemerintah membuka data anggaran secara transparan, melibatkan publik dalam evaluasi kebijakan, dan menghindari narasi antagonistik terhadap pihak yang berbeda pandangan. "Menerima penolakan bukan berarti tunduk, tetapi menunjukkan bahwa pemerintah dewasa dalam berdemokrasi," kata Hasbi dari PC PMII Sidoarjo.

Konferensi pers ditutup dengan kesepakatan bersama bahwa kritik yang muncul dari legislatif maupun mahasiswa harus dibaca sebagai instrumen perbaikan, bukan penghambat pembangunan. "Kami ingin Sidoarjo lebih baik, bukan hanya dari sisi anggaran yang terserap, tapi dari dampak pembangunan yang benar-benar dirasakan rakyat bawah," pungkas Achmad Tirta.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan