Sri Mulyani Berburu Pajak Ro2.307,9 Triliun di 2024, Bagaimana Caranya?

JAKARTA, iNewsSidoarjo.id – Target pemerintah pada pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun pada tahun anggaran 2024. Dari target tersebut, penerimaan perpajakan sebesar Rp2.307,9 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebutkan bahwa target tersebut telah memperhitungkan gerak perekonomian ke depan.

Baca Juga

KPP Pratama Sidoarjo Utara Gelar Forum Konsultasi Publik, Tingkatkan Kualitas Pelayanan

“Target penerimaan pajak yang ditaruh di dalam RAPBN 2024 itu tentunya memperhatikan dan memperhitungkan bagaimana gerak ekonomi kita ke depan. Kalau pertumbuhan ekonomi kita adalah 5,2 persen, lalu kemudian inflasi kita perkirakan 2,8 persen, maka kegiatan ekonomi itu secara nominal dia sudah tumbuh di kisaran 8%,” kata Suahasil dikutip dari okzone.com, Jumat (18/8/2023).

Pemerintah akan melakukan sejumlah langkah optimalisasi penerimaan perpajakan dan melakukan efisiensi dalam administrasi perpajakan demi mencapai target tersebut.

Dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan, pemerintah mengimplementasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Baca Juga

Total Rp13,29 Triliun! Sri Mulyani Raup Setoran Pajak Netflix, Google hingga Twitter

Tak hanya itu, pemerintah juga sudah menjalankan core tax system atau sistem inti perpajakan, serta memperbaiki tata kelola dan administrasi perpajakan.

Sinergi join program juga dilakukan agar penerimaan semakin konsisten antar berbagai sumber, baik pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan melaksanakan undang-undang harmonisasi perpajakan kita.

“Kita memiliki core tax system yaitu sistem inti perpajakan kita sudah akan bisa mulai beroperasi di tahun 2024. Ini bukan berarti bahwa masyarakat akan dibebani pajak lebih tinggi, tetapi artinya adalah sistem pemungutan pajak kita akan lebih efisien sehingga biaya bisa ditekan, efisiensinya bisa meningkat,” ujar Suahasil.

Baca Juga

14 Juli Diperingati Hari Pajak Nasional, Berikut Asal Usulnya!

Kemudian dalam perluasan basis pajak, pemerintah juga akan meningkatkan kepatuhan dan penggalian potensi pajak, serta menjaga efektivitas reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur juga diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi.

Namun, Suahasil mengungkapkan cukai hasil tembakau mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Untuk itu, pemerintah berencana mengenakan cukai bagi barang yang juga memiliki dampak negatif bagi perekonomian, seperti cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan.

Baca Juga

Rafael Alun Trisambodo Dicopot dari Pejabat Pajak oleh Sri Mulyani

“Wacana-wacana itu ada dan tentu nanti kita lakukan, tetapi dengan tetap melihat kemampuan keuangan, kemampuan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Sehingga tujuannya adalah untuk membatasi konsumsi itu tidak jadi salah seakan-akan memberatkan masyarakat atau mengurangi investasi,” pungkasnya. iNewsSidoarjo

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan