SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Rencana aksi damai ratusan warga Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, ke PT. AP Surabaya pada Minggu, (16/3 2025) pagi, batal dilaksanakan. Kepala Desa Pranti, Eko Purnomo, menyampaikan arahan kepada warganya untuk tidak melanjutkan aksi tersebut dan memilih jalur diplomasi.
Himbauan pembatalan aksi penyampaian aspirasi ini disampaikan langsung oleh Kades Eko Purnomo di hadapan ratusan warga yang telah berkumpul di kantor desa setempat."Bapak ibu sekalian, saya sudah mengevaluasi dan menimbang segala sesuatunya, untuk itu saya meminta rencana penyampaian aspirasi hari ini untuk tidak dilanjutkan, cooling down," ujarnya.
Menurutnya, ada berbagai pertimbangan yang tidak dapat dijelaskan secara rinci, termasuk dinamika yang terjadi terkait rencana kegiatan tersebut."Saya lebih mengutamakan keselamatan warga, dan saya paham dan mengerti ini merupakan aspirasi seluruh warga yang ingin mencari nafkah," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kades Eko juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga dan memohon doa serta dukungan, agar ia dapat berkomunikasi dengan pihak AP secara maksimal. "Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf yang luar biasa karena saya belum bisa memenuhi apa yang menjadi harapan warga Pranti," ungkapnya.
Namun, Kades Eko menegaskan bahwa aspirasi warga Pranti tidak akan berhenti. Pihak desa akan tetap menyampaikan aspirasi tersebut kepada AP melalui jalur diplomasi. Seruan ini pun direspon positif oleh ratusan warga yang kemudian membubarkan diri.
Adapun tuntutan warga yang sedianya akan disampaikan dalam aksi tersebut meliputi, masalah tenaga kerja, pengelolaan lahan kosong, dan corporate social responsibility (CSR).
Kades Eko berharap agar ada kuota bagi warga Pranti dalam rekrutmen tenaga kerja di AP, terutama untuk posisi non-skill seperti cleaning service, security, dan perawatan taman.
Terpisah Masnur, koordinator lapangan aksi, menjelaskan bahwa rencana penyampaian aspirasi ini murni berasal dari tuntutan warga Pranti. Ia menghormati keputusan pembatalan aksi damai yang diambil setelah melalui musyawarah. "Kita hormati, kita hargai dan selanjutnya kita percayakan saja kepada pemerintah desa tentang apa yang menjadi harapan warga," singkatnya.
Editor : Yoyok Agusta Kurniawan
Artikel Terkait
