Kesiapan Infrastruktur Daerah 3T Jadi Tantangan Pemerataan Energi

Tim iNewsSidoarjo
Diskusi kelompok terarah (FGD) yang diadakan oleh Pimpinan Pusat (PP) Kesatria Muda Respublika (KMR) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA). (Foto:ist)

SIDOARJO, iNews.id-Pemerataan akses energi di seluruh Indonesia, termasuk di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), masih menghadapi tantangan besar. Salah satu kendala utama adalah kesiapan infrastruktur yang belum memadai di wilayah tersebut.

Hal ini diungkapkan dalam diskusi kelompok terarah (FGD) yang diadakan oleh Pimpinan Pusat (PP) Kesatria Muda Respublika (KMR) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA).

FGD tersebut mengangkat tema "Menuju SDM Unggul untuk Ketersediaan dan Keterjangkauan BBM di Indonesia".

Menurut Iwan Bento Wijaya, Dewan Pembina PP KMR, program BBM Satu Harga yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres No. 63 Tahun 2020 memang membuka peluang bagi badan usaha untuk membantu pemerataan energi di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala di lapangan, terutama di daerah 3T.

"Hanya dua perusahaan yang mengikuti program ini, yaitu PT Patra Niaga dan PT AKR," ungkap Iwan. Minggu (7/7/2024).

Selain infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang unggul juga menjadi kunci dalam mewujudkan pemerataan energi. Diperlukan investasi besar untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor minyak dan gas, baik di hulu maupun hilir.

"Pemerintah perlu melakukan sinergi antara investasi pada SDM dan teknologi untuk melakukan kontrol dan pengawasan," jelas Iwan, yang juga merupakan Pengamat Energi.

Sementara itu, Wiwit Sudarsono, Ketua Umum Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia, mengungkapkan bahwa program BBM Satu Harga memang memberikan manfaat bagi para supir angkutan umum online di daerah.

Namun, tarif yang mereka terima masih tergolong rendah dan belum diatur secara jelas.

"Pendapatan kami menjadi minim karena perang tarif di pasar, sementara pengeluaran kami tetap, bahkan meningkat," ujar Wiwit.

Di sisi lain, Adri Wiyanto, Presiden Mahasiswa UHAMKA, mengingatkan bahwa sumber energi fosil dan minyak bumi yang digunakan saat ini bersifat terbatas. Oleh karena itu, penetapan kuota BBM menjadi langkah penting untuk memastikan pemerataan akses energi.

Adri juga menyoroti tentang subsidi BBM yang masih dinikmati oleh orang mampu. Hal ini, menurutnya, berdampak besar pada ketidakmerataan energi.

"Kita perlu meningkatkan kesadaran agar energi dapat terjangkau dan merata di seluruh penjuru negeri, termasuk di daerah 3T," tutup Adri.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network