Pertama, dia menyebut negara harus ikut bertanggung jawab terhadap segala kejadian yang terjadi di industri pengolahan mineral, termasuk kejadian smelter yang meledak tersebut. Selanjutnya, yang kedua, pemerintah harus menginvestigasi lebih mendalam dan menyeluruh bahkan termasuk lebih detail dari apa yang telah dilakukan pemerintah.
Sebab kejadian ini bukanlah yang pertama kali, namun sudah beberapa kali dalam waktu berdekatan.
Dalam rangka itu dan untuk menghindari kejadian berulang di birokrasi karena sering sekali terjadi saling melempar tanggung jawab antarinstansi lembaga, jika ada masalah seperti ini pemerintah sebaiknya membentuk tim terpadu lintas kementerian lembaga (K/L).
Ketiga, pemerintah dan semua kepentingan harus menjadikan kejadian ini sebagai momentum untuk betul-betul memperbaiki diri, memperbaiki tata kelola industri pengolahan mineral dan berkomitmen menjadikannya lebih baik.
"Konteksnya lebih baik ini bukan hanya dari segi operasional standar keselamatan dari pihak smelter saja, tetapi juga lebih baik dalam pengawasan yang dilakukan pemerintah sendiri. Jadi perbaikan itu harus dilakukan secara menyeluruh baik dari pihak perusahaan dan juga dari pihak pemerintah," ucapnya.
Sebelumnya, tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah juga meledak pada Minggu (24/12/2023). Akibat kejadian sembilan orang tewas dan puluhan luka-luka. iNewsSidoarjo
Editor : Yoyok Agusta Kurniawan
Artikel Terkait
