Bangli Frontage Road Buduran Sidoarjo Disikat, Pemilik Bangunan Ber-SHM Dipanggil
SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Penertiban bangunan liar (bangli) di sepanjang Frontage Road (FR) Sidoarjo terus bergulir. Kali ini, giliran segmen Buduran yang menjadi sasaran. Sebanyak 25 bangunan yang mayoritas berupa warung kopi (warkop) dan tempat usaha lainnya ditertibkan pada Senin (16/11/2026) pagi dengan melibatkan lebih dari 400 personel gabungan.
Penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk mengoptimalkan fungsi jalan sekaligus menata kawasan di sepanjang frontage road. Petugas menyasar bangunan yang masih berdiri di jalur tersebut.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sidoarjo Yani Setyawan mengatakan, penertiban kali ini menyasar sebagian bangunan dari total lebih dari 180 bangunan yang berdiri di kawasan tersebut.
Menurut dia, sebagian besar pemilik bangunan telah menunjukkan kesadaran dengan membongkar bangunannya secara mandiri sebelum petugas turun ke lapangan. Kondisi itu membuat proses penertiban berjalan lebih lancar. "Alhamdulillah, sebagian besar sudah sadar untuk melaksanakan pembongkaran secara mandiri," ujar Yani.
Untuk mendukung kelancaran penertiban, sebanyak 400 personel gabungan diterjunkan. Rinciannya, sekitar 200 personel TNI-Polri dan 200 anggota Satpol PP Sidoarjo.
Meski demikian, tidak seluruh bangunan langsung ditertibkan. Satpol PP memberikan perlakuan berbeda terhadap bangunan yang masih memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Penanganannya ditunda sementara sembari menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pemilik maupun pihak terkait.
Yani menjelaskan, pemilik bangunan yang memiliki SHM akan dipanggil untuk membahas status dan pemanfaatan aset tersebut. Langkah itu dilakukan agar penataan kawasan tetap berjalan dengan mempertimbangkan persoalan kepemilikan lahan. "Untuk yang masih SHM, sementara kita lepas dulu dari penertiban. Nanti yang bersangkutan akan kita panggil untuk dikoordinasikan bagaimana pemanfaatan asetnya," jelasnya.
Dia menegaskan, status kepemilikan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya. Pemilik lahan, baik perorangan maupun perusahaan, tetap dapat memanfaatkan asetnya dengan memperhatikan ketertiban kawasan dan tidak mengganggu arus lalu lintas.
Penertiban bangunan di sepanjang frontage road sendiri dilakukan secara bertahap. Sebelumnya, penataan telah menyasar kawasan Waru dan Gedangan. Kini, penertiban berlanjut ke segmen Buduran.
Ke depan, Satpol PP akan menyesuaikan langkah penanganan dengan perkembangan kondisi di lapangan, termasuk rencana pembangunan flyover serta proses koordinasi terkait ganti untung bagi pihak yang terdampak pengembangan infrastruktur.
Pemkab Sidoarjo berharap penataan di sepanjang frontage road dapat berjalan optimal sehingga fungsi jalan semakin maksimal.
Sementara itu, bangunan lain yang terdampak pengembangan infrastruktur akan ditangani berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak terkait.
Editor: Hidayat Adi