LKSP: Indonesia Butuh Wapres Kuat, Sufmi Dasco Paling Rasional Jika Ada Kekosongan
JAKARTA, iNewsSidoarjo.id – Direktur Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan Pemerintah (LKSP), Doddy D. Nugroho, menilai Indonesia membutuhkan sosok Wakil Presiden yang kuat secara politik dan pemerintahan.
Menurut Doddy, posisi Wakil Presiden tidak bisa diisi sekadar figur populer. Wapres harus mampu menjadi mitra strategis Presiden, memahami kelembagaan negara, dan memperkuat efektivitas pemerintahan. “Wakil Presiden harus mampu menjaga stabilitas politik, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta memastikan agenda pembangunan nasional berjalan konsisten,” kata Doddy dalam rilis tertulis, Senin (16/11/2026).
Dalam konteks itu, LKSP menilai sosok Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, sebagai figur paling rasional untuk dipertimbangkan apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres.
Doddy menyebut, Dasco memiliki modal pengalaman sebagai Wakil Ketua DPR RI dan posisi strategis di Partai Gerindra. Hal itu memberinya pemahaman utuh soal proses legislasi, dinamika parlemen, hingga komunikasi politik lintas partai. “Rekam jejak ini menjadi modal penting untuk memperkuat hubungan kerja antara pemerintah dan DPR dalam menjalankan agenda nasional,” ujarnya.
Doddy menegaskan, penentuan Wapres tidak boleh hanya didasarkan pada kompromi atau bagi-bagi kepentingan politik. Ukuran utamanya harus kompetensi, integritas, kebutuhan pemerintahan, dan kemampuan bekerja efektif bersama Presiden. “Dengan ukuran itu, Dasco memiliki keunggulan yang relevan dan layak dipertimbangkan,” tegas Doddy.
LKSP memandang tantangan Indonesia ke depan tidak ringan, mulai dari situasi geopolitik, geoekonomi, investasi, ketahanan pangan, pemerataan pembangunan nasional, hingga recovery bencana. Semua itu butuh kepemimpinan nasional yang solid. “Wakil Presiden harus mampu memastikan koordinasi kebijakan berjalan baik dan kepentingan masyarakat tetap menjadi orientasi utama. Karena itu kapasitas kelembagaan dan pengalaman politik jadi aspek penting,” jelasnya.
Meski mendorong nama Dasco, Doddy mengingatkan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wapres harus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kepentingan bangsa harus menjadi prioritas. Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang kuat secara politik, matang secara kelembagaan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi efektivitas pemerintahan serta pembangunan nasional,” pungkasnya.
Editor: Hidayat Adi