Tolak Kenaikan Iuran IPLK, Warga Citra Garden Sidoarjo Tuntut Transparansi Ke Manajemen Perumahan

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id - Puluhan warga Perumahan Citra Garden Sidoarjo mendatangi kantor manajemen perumahan, Sabtu (10/1/2026). Kedatangan mereka sebagai bentuk protes atas kenaikan Iuran Pengelolaan Lingkungan dan Keamanan (IPLK) tahun 2026 yang dinilai tidak transparan dan terus meningkat setiap tahun.

Warga menuntut manajemen perumahan Citra Garden membuka secara rinci penggunaan dana IPLK serta menjelaskan dasar perhitungan kenaikan iuran yang dinilai berbeda-beda antar rumah. Selain itu, mayoritas warga juga secara tegas menolak kenaikan nominal IPLK yang telah diumumkan melalui surat edaran resmi manajemen.

Baca Juga

Warga Hadang Satpol PP, Pembongkaran Tembok Akses Mutiara Regency–Mutiara City Sidoarjo Ditunda

Ketua Koordinator Lapangan aksi, Suyamto, mengatakan bahwa penolakan ini muncul setelah manajemen mengeluarkan edaran kenaikan IPLK untuk tahun 2026 dengan besaran yang bervariasi di setiap unit rumah. “Sudah ada pengumuman resmi dari manajemen bahwa tahun 2026 IPLK naik. Itu yang membuat warga bergerak dan menolak. Sampai sekarang kami belum membayar karena masih menunggu penjelasan resmi,” ujar Suyamto.

Menurutnya, rata-rata kenaikan IPLK berada di kisaran 3 hingga 9 persen. Namun, warga mempertanyakan dasar penetapan tersebut karena setiap rumah mengalami persentase kenaikan yang berbeda. “Ini yang kami pertanyakan, rumus penetapan IPLK itu seperti apa. Kenapa kok tiap rumah bisa berbeda-beda persentasenya,” tegasnya.

Dalam pertemuan dengan pihak manajemen, warga juga menyoroti minimnya transparansi pengelolaan dana IPLK. Mereka menilai, dengan bertambahnya jumlah rumah di kawasan perumahan, seharusnya beban iuran bisa ditekan, bukan justru terus meningkat.

Mediasi warga Citra Garden dengan manajemen perumahan. Foto: ist.

Baca Juga

Adu Mulut, Warga Tolak Keras Pembukaan Akses Jalan Antar Perumahan!

Hal senada disampaikan Ketua RW, Kukuh Nasrulloh. Ia menyebutkan bahwa secara logika pengelolaan, bertambahnya jumlah rumah seharusnya berdampak pada penurunan beban iuran per kepala keluarga. “Kalau jumlah rumah bertambah, seharusnya IPLK bisa turun karena jumlah pembayar bertambah. Tapi faktanya hampir setiap tahun selalu naik,” ungkap Kukuh.

Selain kenaikan iuran, warga juga mengeluhkan kebijakan denda keterlambatan pembayaran IPLK yang bersifat progresif. Menurut warga, sistem denda tersebut sangat memberatkan dan dinilai tidak berkeadilan. “Ada warga yang menunggak lalu membayar sekaligus, dendanya bisa sampai puluhan juta rupiah. Ini jelas memberatkan dan perlu dikaji ulang,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan manajemen hanya menampung aspirasi warga, karena tidak dihadiri oleh yang berwenang mengambil keputusan. Seluruh masukan warga akan dituangkan dalam notulen rapat, untuk disampaikan kepada pemegang kebijakan dari manajemen perumahan tersebut.

Sebagai bentuk sikap bersama, warga Citra Garden sepakat menunda pembayaran IPLK hingga tercapai kesepakatan antara warga dan manajemen.

Mereka berharap selanjutnya ada komunikasi yang lebih terbuka, transparan, dan tidak sepihak dalam penetapan kebijakan IPLK. “IPLK itu berasal dari warga dan untuk warga. Kalau ada kenaikan, seharusnya dibicarakan bersama dan dijelaskan secara terbuka. Kalau transparan, persoalan ini sebenarnya bisa selesai,” pungkas Kukuh.

Editor : Aini Arifin