Warga dan Oknum Perangkat Desa Nyaris Baku Hantam Soal Status Jalan, Musyawarah Berujung Buntu

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id-Adu mulut hingga nyaris baku hantam antara seorang warga dengan salah satu perangkat Desa Sambungrejo terjadi, saat warga bersama Forkopimka Sukodono dan PT GGK bermusyawarah, terkait polemik status jalan desa, yang digelar di Pendopo Kantor Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Kamis (27/2/2025) siang.

Beruntung saat bersitegang, warga lain, bersama personil TNI dan polisi yang menghadiri proses musyawarah, berhasil melerainya, sehingga tidak sampai terjadi adu fisik. Dari hasil pantauan di lapangan, adu mulut dipicu antara salah satu Perangkat Desa yakni Sekretaris Desa (Sekdes) Sambungrejo terlibat adu argumen dengan salah satu warga, tentang asal muasal jalan desa yang menjadi polemik.

Diduga tidak bisa menahan emosi, keduanya pun nyaris terlibat keributan. Hingga berakhirnya musyawarah tersebut, belum menemukan kesepakatan bersama.

Kuasa hukum warga dan juga para petani desa setempat, Abdul Goni, SH.MH mengatakan, pihaknya akan tetap memperjuangkan yang menjadi tuntutan warga yakni soal akses jalan, yang diklaim pemerintah desa adalah jalan desa. “Kami tidak mempersulit pihak PT, tapi bagaimana aspirasi masyarakat supaya tidak menjadikan bola liar, yang akhirnya ada perbuatan-perbuatan melawan hukum, itu yang tidak kami inginkan,“ ucapnya.

“Untuk hasil pertemuan hari ini masih belum menemukan kesepakatan antara PT, dengan warga yang memberikan kuasa kepada kami. Dan tadi dikatakan bahwa ada pertemuan lanjutan agar ada titik kompromi,“ imbuh Abdul Goni.

Sementara itu, Eko, Wakil direktur PT GGK dalam kesempatan itu mengaku, pihaknya sejak tahun 2022 sudah berproses, PT GGK sebagai pembeli, sedangkan penjual dari petani dan batas-batasnya sudah ditunjukkan oleh desa. ”Pada waktu itu jamannya lurah almarhum, pak Masrukan akhirnya kita berani beli. Dan desa juga mengetahui bahwa kita masuk itu tujuannya untuk perumahan,“ ungkapnya.

”Kemudian dalam proses berjalannya sertifikat juga kan butuh pendukung keterangan dari desa semuanya, jadi tanpa keterangan desa, BPN jelas gak jalan, baik keterangan tidak sengketa, riwayat tanah sudah dilengkapi sehingga berjalan lancar,” tambah Eko.

Lebih jauh ia menjelaskan, pihaknya juga sudah melengkapi berbagai persyaratan, termasuk melengkapi lain-lainnya seperti legal perizinan, sudah dijalankan semuanya, mulai tahun 2022 hingga saat ini. “Jadi secara persyaratan kita sudah aman, baik tadi yang dikatakan jalan, kita tahunya itu ya jalan desa,” sambung Eko.

Menanggapi tuntutan warga agar pihak PT punya akses jalan sendiri, Eko menyebut bahwa yang jelas disitu gak ada jalan lain selain jalan yang saat ini menjadi polemik.“Kalau gak ada jalan, sertifikat gak bisa keluar juga, sertifikat itu harus ada jalan. Jadi kalau kita disuruh beli akses jalan, akses yang mana, wong sebelah utara itu TKD,“ tandasnya.

Terpisah, Camat Sukodono Drs. Mochammad Solichin menjelaskan bahwasanya rapat siang ini adalah upaya untuk mencari titik temu antara keinginan warga dengan keinginan PT. “Kalau lihat peta, karena disitu kan sudah ada sertifikat ya, kemudian di utara apa ini sawah tersebut itu memang tertulis jalan desa. Kemudian di perdes tentang aset, itu juga menyebutkan bahwa itu adalah jalan desa,“ jelasnya.

“Harapan saya memang harus ada kompromi antara warga dengan kepentingan dari pihak PT, bisa ada titik temu, dan saya sudah menugaskan pak lurah bahwa setelah pertemuan hari ini mungkin ada pertemuan tim kecil dengan difasilitasi pemerintah desa,“ pungkas Solichin.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan